REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk satuan tugas (satgas) cegah kendali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) baik untuk pencegahan maupun penanganan karhutla menghadapi musim kemarau 2023 di provinsi itu.
"Pembentukan satgas cegah kendali karhutla ini sebagai langkah pemerintah daerah untuk menghadapi dampak musim kemarau yang diperkirakan lebih kering dari sebelumnya," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Provinsi NTT Ambrosius Kodo ketika dihubungi di Kupang, Senin (8/5/2023).
Ia menjelaskan, satgas tersebut diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT dan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), BMKG, TNI, Polri, dan berbagai instansi terkait pemerintah daerah. Ambrosius menjelaskan, BMKG telah memperkirakan bahwa kondisi musim kemarau pada 2023 di NTT lebih kering dari sebelumnya.
Kondisi itu, kata dia, sangat beresiko menimbulkan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di provinsi berbasiskan kepulauan itu. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi membentuk satgas cegah kendali karhutla yang berperan meningkatkan edukasi maupun penanganan darurat bencana akibat karhutla.
"Satgas ini akan berupaya meminimalisir peluang terjadinya karhutla melalui sosialisasi atau edukasi pencegahan di masyarakat," katanya.
Ambrosius mengingatkan warga di NTT agar berperan aktif mencegah karhutla melalui langkah-langkah seperti menghindari aktivitas membuka lahan pertanian dengan cara membakar maupun saat melakukan perburuan hewan.
Selain itu, menghindari tindakan membuang puntung rokok di area terbuka yang terdapat tumpukan rumput kering yang mudah tersambar api. "Kondisi kemarau yang lebih panas tentu membuat resiko karhutla juga lebih tinggi sehingga lebih baik kita mencegah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
