REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut masih banyak negara yang sedang dalam proses negosiasi untuk kerja sama penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) di kawasan ASEAN.
"Sekarang masih ada yang belum kami umumkan, tapi sudah ada proses negosiasi yang dilakukan Bank Indonesia (BI), seperti dengan Filipina atau Laos, tapi belum terealisasi. Jadi, masih banyak yang berproses," kata Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral BKF Nella Sri Hendriyetty yang disiarkan Antara di Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Menurut Nella, negara-negara ASEAN menunjukkan reaksi yang positif terhadap inisiatif LCS sebagai bentuk upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS atau dedolarisasi. Misalnya, Thailand memperlihatkan sikap aktif terhadap inisiatif LCS dengan terus menambah mitra. Dengan begitu, LCS bisa diimplementasikan di berbagai bank komersial dalam negeri.
Sementara untuk negara-negara ASEAN lainnya, lanjut Nella, masih melakukan kajian lebih mendalam terkait dampak, instrumen, serta infrastruktur yang perlu dipersiapkan sebelum mengimplementasikan LCS. Sejauh ini mereka tidak menentang konsep ini untuk diterapkan.
"Namun, untuk berpartner, karena harus ada perjanjian bilateralnya lebih dulu, mereka masih menunggu dan ada beberapa yang masih dalam proses negosiasi," kata Nella menjelaskan.
Diketahui, Indonesia melalui BI menginisiasi kerja sama penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan secara bilateral atau LCS ke seluruh negara ASEAN. Inisiatif tersebut sejalan dengan Keketuaan ASEAN 2023 atau ASEAN Chairmanship 2023 yang dipegang oleh Indonesia.
Melalui Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia ingin mendorong penguatan ketahanan ekonomi, termasuk di pasar uang. Oleh karena itu, BI secara aktif mengajak berbagai negara untuk bekerja sama mengimplementasikan penggunaan mata uang lokal sebagai upaya dedolarisasi. Teranyar, BI menyepakati kerja sama penggunaan mata uang lokal bersama dengan Bank of Korea (BoK).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
