REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Kelompok menteri dari tujuh negara maju (G7) menyetujui penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang "bertanggung jawab" dalam dunia teknologi. Mereka memahamai bahwa teknologi AI telah berkembang pesat seperti halnya bot AI ChatGPT yang bisa sangat bermanfaat meski dapat menimbulkan masalah privasi dan risiko disalahgunakan.
Pertukaran data dinilai menjadi bagian penting dari perdagangan global. Karena itu, para menteri digital dan teknologi dari Jepang, Amerika Serikat serta negara-negara Eropa, juga menegaskan perlunya membentuk pengaturan internasional untuk meningkatkan kepercayaan data lintas batas negara.
Hal tersebut telah disepakati selama pertemuan dua hari mereka di Jepang timur, seperti dikutip dari laman Japan Today, Senin (1/5/2023). Pertemuan tersebut berlangsung karena laju perkembangan AI yang bergerak cepat dan menyoroti kebutuhan akan standar internasional untuk mengatur teknologi, seperti ChatGPT.
Chatbot buatan OpenAI telah menarik perhatian global sejak peluncuran prototipenya pada bulan November lalu. ChatGPT kini telah digunakan oleh 100 juta pengguna di seluruh dunia dalam waktu kurang dari tiga bulan
Chabtbot mengolah data dalam jumlah besar, memungkinkannya memproses dan mensimulasikan percakapan mirip manusia dengan pengguna. Menteri G7 menyadari bahwa teknologi AI generatif semakin menonjol di berbagai negara dan sektor.
“Kami menyadari kebutuhan untuk mempertimbangkan peluang dan tantangan teknologi ini dalam waktu dekat dan untuk terus mempromosikan keselamatan dan kepercayaan,” kata para menteri G7 dalam deklarasi bersama setelah menyelesaikan pertemuam di Takasaki, Prefektur Gunma.
Para menteri G7 juga mendukung rencana aksi untuk "menciptakan lingkungan yang terbuka dan memungkinkan inovasi AI bertanggung jawab. Mereka menyerukan partisipasi pemangku kepentingan yang lebih luas dalam mengembangkan standar internasional atas kerangka kerja tata kelola AI, serta mempromosikan dialog tentang topik seperti penilaian risiko.
G7 juga menyuarakan komitmen untuk membangun infrastruktur jaringan yang aman demi mendukung negara-negara berkembang serta mempromosikan kolaborasi untuk meningkatkan konektivitas kabel bawah laut. Pernyataan bersama tersebut mengutip lima prinsip bagi pembuat kebijakan untuk mengatur penggunaan AI dan teknologi baru lainnya, supremasi hukum, proses hukum, demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan memanfaatkan peluang untuk inovasi.
Pertemuan tersebut dipimpin bersama oleh Menteri Digital Taro Kono, Matsumoto, dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Yasutoshi Nishimura. Itu menjadi salah satu dari serangkaian pertemuan tingkat menteri yang berlangsung menjelang KTT G7 bulan depan.
Menteri dari India dan Indonesia, masing-masing merupakan tuan rumah pertemuan Kelompok 20 ekonomi utama dan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara, serta Ukraina juga menghadiri pertemuan di Takasaki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
