REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pagu anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang mencapai Rp 9,5 miliar menjadi sorotan publik. Perpusnas sendiri menyatakan, anggaran tersebut bukan untuk anggaran rutin kantor, melainkan untuk penyelenggaraan kegiatan stakeholder meeting nasional (SMN), dan program kerja Perpusnas lainnya untuk meningkatkan literasi.
“Anggaran Rp 9,5 miliar yang menjadi sorotan saat ini bukan untuk anggaran rutin rapat kantor. Perpusnas tidak pernah menggunakan anggaran sebesar itu hanya untuk rapat rutin saja,” jelas Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, lewat keterangannya, Sabtu (29/4/2023).
Adin menjelaskan, anggaran tersebut dimaksudkan untuk penyelenggaraan kegiatan SMN. Kegiatan yang merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sebagai kegiatan prioritas pembangunan nasional 2020-2024.
Anggaran tersebut, kata dia, diperuntukkan mendatangkan peserta sejumlah 695 orang dari 38 provinsi, 136 kabupaten/kota, dan 450 desa. Di mana seluruh pembiayaan selama tiga hari ditanggung oleh Perpusnas yang terdiri dari komponen-komponen seperti akomodasi, transportasi, materi, fasilitator daerah dan narasumber.
Dia menjelaskan, SMN bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi para stakeholder untuk pelaksanaan TPBIS sebagai program prioritas nasional yang berkelanjutan. Program itu juga akan mendorong kegiatan TPBIS menjadi Gerakan Nasional Pembangunan Literasi di Indonesia.
“Dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan strategi program transformasi perpustakaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” jelas dia.
Sementara itu, dia mengatakan, TPBIS merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum.
Dalam penguatan budaya literasi, kegiatan yang telah berjalan sejak tahun 2018 itu mengupayakan terjadinya peningkatan literasi masyarakat, kemandirian masyarakat, sehingga masyarakat menjadi sejahtera.
“Melalui kegiatan SMN, seluruh peserta diharapkan dapat menciptakan produk barang dan jasa yang dapat dipasarkan secara luas dan dapat meningkatkan kesejahteraan sebagai tindaklanjut pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” kata dia.
Sedangkan anggaran sebesar Rp 2 miliar digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Gemilang Perpustakaan Nasional. Kegiatan itu merupakan puncak kegiatan dalam pemberian penghargaan yang diberikan Perpusnas pada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pengembangan perpustakaan dan literasi serta pembudayaan gemar membaca di Indonesia.
“Sekaligus sebagai sarana promosi yang mengangkat citra perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat,” ungkap dia.
Dia menerangkan, penghargaan tertinggi dalam bidang perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca diberikan kepada tokoh birokrat, tokoh masyarakat, pegiat literasi, media massa, jurnalis yang telah memberikan perhatian penuh kepada pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca di daerahnya masing-masing.
“Di ajang Gemilang Perpustakaan Nasional ini juga diberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada seorang tokoh yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca di Indonesia,” jelas dia.
Peserta Gemilang Perpustakaan Nasional dihadiri sebanyak seribu orang masyarakat, antara lain, terdiri dari pustakawan, pegiat literasi, pengelola perpustakaan, Kepala Dinas Perpustakaan dari Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di suatu gedung yang bisa menampung peserta dalam jumlah besar.
“Kami berharap klarifikasi dari Perpusnas ini memberikan penjelasan bahwa pemanfaatan anggaran Perpusnas digunakan untuk pengembangan perpustakaan dan peningkatan literasi masyarakat sehingga mampu untuk menciptakan barang/jasa yang berkualitas dan dapat digunakan dalam kompetisi global,” jelas dia.
Mengenai anggaran kendaraan dinas jabatan eselon I dengan pagu Rp 880 juta, dia mengatakan, hal itu sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
