REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG – Surat perintah penangkapan atas kejahatan internasional untuk Presiden Rusia Vladimir Putin meningkatkan kemungkinan, negara ini dan pria yang bertanggung jawab atas invasi ke Ukraina diseret ke keadilan.
Namun, menurut beberapa pihak, hal itu justru mempersulit upaya untuk mengakhiri perang itu dalam pembicaraan damai.
Keadilan dan perdamaian tampaknya hanya merupakan kemungkinan yang jauh hari ini, dan hubungan yang saling bertentangan antara keduanya adalah dilema di jantung keputusan 17 Maret oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengupayakan penangkapan pemimpin Rusia itu.
Para hakim di Den Haag menemukan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Putin dan para pejabat tingginya bertanggung jawab atas kejahatan perang untuk hak-hak anak, khususnya langkah deportasi yang melanggar hukum dan pemindahan anak-anak dari wilayah pendudukan Ukraina ke Rusia, yang melanggar hukum.
Betapa tidak mungkinnya Putin duduk di ruang sidang Den Haag sekarang, para pemimpin lain menghadapi proses penegakkan keadilan di pengadilan internasional. Mantan orang kuat Serbia Slobodan Milosevic, kekuatan pendorong di belakang perang Balkan tahun 1990-an, diadili atas kejahatan perang, termasuk genosida, di pengadilan PBB di Den Haag setelah dia kehilangan kekuasaan. Dia meninggal di selnya pada 2006 sebelum keputusan dapat diambil.
Serbia, yang ingin menjadi anggota Uni Eropa tetapi mempertahankan hubungan dekat dengan Rusia, adalah salah satu negara yang mengkritik tindakan ICC.
"Surat perintah itu, akan memiliki konsekuensi politik yang buruk dan menciptakan keengganan besar untuk berbicara tentang perdamaian, (dan) tentang gencatan senjata di Ukraina," kata Presiden populis Serbia Aleksandar Vucic.
Baca juga: Ottoman Bantu Irlandia Negeri Non-Muslim yang Dilanda Kelaparan dan Begini Balas Budinya
Yang lain melihat konsekuensi bagi Putin, dan bagi siapa pun yang dinyatakan bersalah atas kejahatan perang, sebagai hasil utama yang diinginkan dari tindakan internasional.
"Tidak akan ada jalan keluar bagi pelaku dan antek-anteknya," kata pemimpin Uni Eropa Ursula von der Leyen pada Jumat dalam pidato untuk memperingati satu tahun pembebasan Bucha, kota Ukraina yang mengalami beberapa kekejaman terburuk di perang Rusia-Ukraina. "Penjahat perang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka," tegas Ursula.
Hongaria tidak bergabung dengan 26 anggota Uni Eropa lainnya dalam menandatangani resolusi yang mendukung surat perintah ICC untuk Putin.
Kepala staf pemerintah, Gergely Gulyas, mengatakan bahwa pihak berwenang Hungaria tidak akan menangkap Putin jika dia memasuki negara itu.
Dia menyebut surat perintah itu bukan yang paling baik, karena mengarah pada eskalasi dan bukan menuju perdamaian. Putin tampaknya memiliki cengkeraman kuat pada kekuasaan, dan beberapa analis menduga surat perintah yang menggantung di atasnya dapat memberikan insentif untuk memperpanjang pertempuran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
