PP Muhammadiyah Bentuk Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 membentuk lembaga baru, yaitu Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS). Lembaga ini diharapkan melakukan kajian strategis yang terpenting dan berdampak besar pada masa depan persyarikatan, umat, dan bangsa. LKKS didorong untuk membantu PP Muhammadiyah dalam melakukan positioning Muhammadiyah pada isu-isu strategis keummatan dan kebangsaan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nasir dalam arahannya secara daring di hadapan rapat koordinasi pengurus LKKS di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta (21/3/2023). Haedar menyebut ada empat isu strategis yang perlu menjadi perhatian LKKS, yaitu sistem gerakan Muhammadiyah, organisasi dan kepemimpinan, jaringan dan sumber daya, serta aksi dan pelayanan. Empat isu strategis tersebut dapat diformulasikan untuk menjawab tantangan internal dan eksternal Muhammadiyah. Misalnya mengangkat realitas baru tentang kenyataan umat Islam di bidang politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dll.

“Kajian mengenai hal ini diharapkan bisa membaca realitas umat yang sesungguhnya, aspek yang strategis dan punya dampak luas bagi pemajuan umat Islam. Tidak terjebak pada tarik menarik representasi umat Islam,” ungkap Haedar.

Pesan senada ditegaskan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Abdul Mu’ti yang hadir secara luring. Mu’ti menegaskan bahwa Muhammadiyah harus mampu menyajikan proposal perubahan kebijakan bagi negara, meskipun dengan cara yang berbeda dari partai politik. Melalui lembaga ini, kata Mu’ti, Muhammadiyah dapat merespons isu strategis terkait isu kebangsaan dan global secara komprehensif berbasis data atau evidence.

Demikian halnya dengan peran-peran kemitraan yang dapat dimainkan oleh lembaga ini. Kemitraan ke depan tidak bisa dibangun secara sporadis, termasuk misalnya konsep internasionalisasi Muhammadiyah. “LKKS bisa memainkan peran rintisan dan inisiasi kemitraan-kemitraan strategis,” tegas Mu’ti.

Terkait isu kemitraan tersebut, Haedar mengatakan bahwa LKKS dapat mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti sejumlah Nota Kesepahaman Bersama atau MoU yang telah dibuat antara PP Muhammadiyah dengan sejumlah lembaga. Termasuk, memberi rekomendasi strategis dan mempercepat realisasi MoU terkait, bekerjasama dengan majelis/lembaga/biro, maupun ratusan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Menanggapi arahan di atas, Ketua LKKS PP Muhammadiyah Fajar Riza Ul Haq menyatakan kesiapannya menjalankan amanah Ketua Umum dan Sekum PP Muhammadiyah tersebut. Fajar optimistis, kehadiran lembaga ini akan mendinamisasi gerakan Muhammadiyah dalam merespon isu-isu fundamental yang berdampak jangka panjang. “Semangat LKKS adalah menjembatani, menghubungkan, dan mensinergikan Muhammadiyah dengan segenap kekuatan strategis bangsa. Muhammadiyah hadir sebagai bagian dari solusi, jadi kita harus terlibat aktif, bukan mengisolasi diri dari dinamika kebangsaan”, ujar Fajar.

Kepengurusan LKKS diisi oleh para profesional, akademisi, aktivis, dan jurnalis. Diantaranya Duta Besar Hajriyanto Y. Thohari, Duta Besar Rizal Sukma, Pakar Politik Siti Zuhro, Pengamat Militer Riefqi Muna. Ada juga Kepala Badan Supervisi Bank Indonesia Edhie Purnawan, Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Amri Yusuf, Kepala Riset BRIN Ahmad Najib Burhani, Zuly Qodir, Husni Amriyanto, Endang Tirtana, Dani Setiawan, Ismail Hasani, Abdul Bari, Aribowo, Yuna Farhan, Imam Cahyono, Pradana, Fuji, dan Zaky Amrullah.