REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Penanganan kemiskinan di DIY harus dilakukan oleh seluruh pihak, tidak hanya pemerintah. Salah satunya perguruan tinggi, yang harus berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan DIY.
Pasalnya, kemiskinan di DIY masih menjadi pekerjaan rumah yang besar saat ini. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah, salah satunya dengan menggandeng perguruan tinggi untuk menangani kemiskinan ini.
Salah satunya Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta yang turut berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan. Di antara upaya yang dilakukan yakni dengan pembangunan SDM dengan menerjunkan mahasiswa untuk melaksanakan program-program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa/kelurahan.
"Kita sudah banyak berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan, terutama dengan menerjunkan mahasiswa KKN, baik KKN tematik maupun KKN reguler yang menerjunkan cukup banyak mahasiswa kita," kata Kepala Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat (LPPM) Unisa Yogyakarta, Luluk Rosida kepada Republika, Kamis (9/3/2023).
Sebagai salah satu perguruan tinggi yang berwawasan kesehatan, Unisa Yogyakarta fokus melaksanakan pengentasan kemiskinan dari bidang kesehatan. Seperti penanganan stunting, yang mana luarannya juga ke pengentasan kemiskinan, mengingat salah satu faktor stunting disebabkan oleh kemiskinan.
"Karena kita salah satu kampus berwawasan kesehatan, maka arah pengentasan ekonominya mulai dari bagaimana penanggulangan stunting, kemudian bagaimana penanggulangan kesehatan pada umumnya. Walaupun juga isu-isu ekonomi, sampah juga kita bahas, termasuk arah tujuan akhirnya nanti ke penanggulangan kemiskinan," ujar Luluk.
Tidak hanya itu, pihaknya juga berkolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk instansi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ini. Termasuk bekerja sama dengan pemerintah desa maupun kelurahan dalam rangka menjalankan program-program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan.
Tahun lalu kita sudah bekerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan, dengan BKKBN, itu salah satunya kita menerjunkan mahasiswa dalam KKN tematik stunting. Arahnya pendampingan ibu hamil, kemudian bagaimana pendampingan stunting dan lain-lain, yang mungkin arah besarnya juga ke arah pengentasan kemiskinan," jelasnya.
Pihaknya akan terus melakukan upaya-upaya dalam pengentasan kemiskinan ini kedepannya melalui berbagai program yang dijalankan, termasuk kerja sama dengan berbagai pihak. Terlebih, Badan Pusat Statistik (BPS) juga sudah menyebutkan bahwa DIY merupakan provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga pengentasan kemiskinan menjadi penting untuk dilakukan.
"Setiap menerjunkan mahasiswa kita selalu bekerja sama dengan pemda setempat, dengan pemda wilayah sampai ke kelurahan, dan membantu semua program-program yang ada di desa tersebut," kata Luluk.
Sebelumnya, Ketua DPD IKAL-Lemhannas DIY, Agus Sartono, menilai membangun SDM menjadi salah satu unsur yang penting dalam mengatasi kemiskinan di DIY. Menurutnya, membangun SDM dapat dilakukan melalui pendidikan dan bekerja sama dengan perguruan tinggi.
Pihaknya pun siap membantu memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemda DIY terkait penanganan masalah kemiskinan ini. "IKAL memberikan masukan kepada Gubernur, kemudian dilaksanakan melalui dinas lalu ke tingkat desa atau kalurahan. IKAL siap untuk membackup Bappeda, kita akan menjadi provokator dari ide-ide untuk percepatan pembangunan DIY," kata Agus.
Agus menuturkan, DIY memiliki banyak perguruan tinggi yang dapat diajak untuk bekerja sama menanggulangi kemiskinan. Dicontohkan, bentuk kerja sama yang dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang melakukan KKN untuk menjalankan program-program di desa.
Jika hal ini dilakukan secara terus-menerus, kata Agus, maka permasalahan yang ada di desa bisa diatasi. Terutama permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kemiskinan.
Selain itu, Agus juga menuturkan bahwa pemanfaatan dana keistimewaan (danais) yang dimiliki DIY juga dapat dioptimalkan untuk desa/kelurahan. "Pak Gubernur menyampaikan, setiap desa juga punya dana desa dari pusat. Belum lagi memanfaatkan tanah kas desa yang sudah dibenahi oleh gubernur, peruntukannya untuk apa saja," jelasnya.
Agus juga menyikapi terkait data kemiskinan DIY yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu. Data BPS menyebutkan bahwa DIY menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa dengan persentase penduduk miskin DIY sebesar 11,49 persen.
"Saya kira ini yang harus kita olah nanti ke depan. Kita juga harus sampaikan kepada BPS, semestinya tidak seperti itu cara mengkomunikasikan kepada publik. Jadi ini bisa misleading dan tadi Ngarsa Dalem (Sultan) sebagai seorang negarawan menyikapinya dengan cara wise. Sebagai Gubernur beliau juga sudah mempunyai banyak program di DIY," ujar Agus.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X juga sudah mengatakan pihaknya bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan kepada warga miskin yang ada di desa agar diberdayakan.
Dengan begitu, pengentasan kemiskinan dan pembangunan di desa akan dilakukan bersama perguruan tinggi melalui KKN, yang mana terkonsolidasi dengan program pemerintah daerah. Berbagai perguruan tinggi di DIY pun sudah diajak bekerja sama untuk menangani permasalahan kemiskinan ini.
"Saya sudah bicara ke kelurahan dan kampus, bisa tidak KKN ini jadi pendamping untuk orang miskin maupun penganggur di desa itu," ujar Sultan, beberapa waktu lalu.
Rektor UGM Prof Ova Emilia juga menyebut pihaknya sudah didorong oleh pemda untuk bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat dengan lebih nyata. IA menyebut, ada beberapa fokus dan arahan dari Sultan agar universitas mampu membantu desa.
"Kita lebih banyak ke pengembangan desa khususnya. Beliau (Sultan) menginginkan supaya universitas mempunyai kontribusi yang nyata untuk pengembangan desa. Jadi melalui KKN apa yang dibutuhkan, dikembangkan di desa itu dapat dibantu universitas melalui tangan-tangan mahasiswa KKN dan kegiatan KKN," kata Ova.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
