REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Kongres Rakyat Nasional Cina (NPC) memasukkan beberapa rencana prioritas legislasi selama lima tahun ke depan. Terutama, dalam menghadapi tekanan pihak asing.
"Rencana legislasi lima tahun ke depan sedang disusun. Prioritas utamanya adalah undang-undang terkait dengan urusan luar negeri," kata juru bicara Komite Tetap Ke-14 NPC Wang Chao di Beijing, Sabtu (4/3/2023) waktu setempat.
Undang-undang antiasing itu diprioritaskan sebagai bentuk perlawanan Cina terhadap "yurisdiksi lengan panjang" yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya.
"Beberapa negara terus menyalahgunakan penerapan undang-undang ekstra-teritorial dalam negeri mereka yang melanggar norma internasional untuk menekan entitas dan individu asing guna melayani kepentingan mereka sendiri. Cina dengan tegas menentang praktik semacam itu," katanya dalam pengarahan pers yang digelar sehari menjelang Sidang Parlemen Dua Sesi.
Pada 2022, NPC selaku lembaga legislatif tertinggi Cina telah mengumumkan rancangan undang-undang tentang urusan luar negeri yang disusun untuk menanggulangi tindakan pembatasan dari pihak asing.
"Untuk melawan penindasan dan campur tangan urusan dalam negerinya, Cina telah memperkenalkan sejumlah undang-undang dan peraturan, termasuk RUU Sanksi Anti-Asing untuk menangkal penerapan undang-undang dan tindakan asing yang salah," kata Wang.
Menurut dia, Cina dengan tegas menolak pelanggaran karena kedaulatan dan integritas teritorial tidak dapat diganggu gugat oleh negara mana pun.
"Cina memperkenalkan hal itu untuk diundangkan agar secara tegas bisa melawan tindakan yang melemahkan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan Cina serta merugikan hak dan kepentingan sah warga negara China," ujarnya.
Sidang NPC akan dibuka di Balai Agung Rakyat, Beijing, pada Ahad (5/3) pagi, sebagai salah satu rangkaian dari sidang parlemen dua sesi.
Di tempat yang sama sidang Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) telah dibuka pada Sabtu sore dengan dihadiri oleh Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Keqiang, Ketua Komite Nasional NPC Li Zhanshu, Ketua Komite Tetap CPPCC Wang Yang, dan 2.130 anggota CPPCC.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
