REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati menyatakan, anak muda memiliki peran strategis dalam pencapaian target Zero Waste, Zero Emission.
Penegasan Dirjen Rosa Vivien ini dikemukakan ketika memberikan sambutan pada acara Dialog Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023 bertema “Peran Anak Muda Membangun Socioentrepreneurship dalam Pengelolaan Sampah” di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian LHK, Selasa (21/2/2023).
Lebih lanjut Rosa Vivien menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki 70,72 persen penduduk usia produktif, yakni dari umur 15 hingga 64 tahun. Dengan demikian, bisa dikatakan saat ini Indonesia tengah menikmati bonus demografi, yang diharapkan membantu Indonesia mencapai masa keemasan pada 2045 mendatang.
Dari total jumlah usia produktif tersebut, 27,94 persen atau 74,93 juta orang di antaranya merupakan Generasi Z (Gen Z), yakni mereka yang lahir antara 1997 dan 2012. Sementara 25,87 persen atau 69,38 juta orang merupakan kelompok milenial, yakni mereka yang berusia dari 24-39 tahun.
“Milennial dan Gen-Z merupakan dua generasi yang berbeda, tetapi memiliki peran yang sama dari segi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045,” kata Rosa Vivien.
Dirjen PSLB3 Rosa Vivien mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang terangkum dalam Indonesia Gen Z Report 2022, sebanyak 79 persen menyatakan perubahan iklim merupakan isu serius.
Selanjutnya 70 persen merasa bertanggung jawab terhadap iklim, dan 66 persen bersedia membayar lebih produk yang ramah lingkungan. Hasil yang hampir serupa pun diperoleh dalam Indonesia Millennials Report 2022.
"Ini menunjukkan bahwa, anak muda memiliki peran strategis dalam pencapaian target Zero Waste, Zero Emission,”tegasnya.
Dikemukakan, dalam beberapa tahun terakhir, telah banyak bermunculan pelaku usaha yang “concern” terhadap isu sampah, dimana di dalam usaha bisnisnya tidak hanya berorientasi pada profit semata, namun juga menekankan pada faktor lingkungan dan masyarakat atau yang lebih dikenal sebagai “Social Entrepreneurship” .
Rosa Vivien mengatakan, dinamika perkembangan Social entrepreneurship dilakukan melalui berbagai inovasi yang mengedepankan pada adanya sistem digital atau yang dikenal sebagai start up (usaha rintisan), yakni sebuah usaha rintisan yang menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core business dengan memberikan solusi pelbagai persoalan di masyarakat secara cepat, tepat, dan mudah.
Per Januari 2023 ini, telah teridentifikasi 209 pelaku usaha socio-enterpreunership yang bergerak di bidang pengurangan dan penanganan sampah di Indonesia antara lain toko curah (bulkstore), bisnis refill, bisnis reuse, waste collection and recycle, dan bisnis upcycle. Selain itu, tumbuh pula bisnis yang fokus dalam inovasi produk alternatif pengganti plastik.
Hal ini semakin menegaskan bahwa upaya pengurangan sampah tidak hanya berdampak terhadap lingkungan tetapi juga menciptakan peluang usaha atau bisnis, lapangan pekerjaan dan juga perubahan perilaku masyarakat
Hal lainnya tambah Rosa Vivien, berdasarkan data yang dihimpun, saat ini semakin banyak investor internasional maupun nasional yang mulai melirik untuk memberikan pendanaan bagi usaha-usaha rintisan bidang pengelolaan lingkungan dimana salah satunya pada bidang pengelolaan sampah.
Data Angel Investor Network Indonesia (ANGIN) menunjukkan, ada 120 pendanaan kepada bisnis sosial sejak 2013 sementara itu Data Dealroom menunjukkan, secara global, startup berdampak sosial yang paling diincar oleh investor yakni terkait perubahan iklim dan energi bersih. Investasinya berkontribusi lebih dari 50 miliar euro sejak 2015.
Kabar terbaru, lanjutnya, salah satu Startup pengelolaan sampah waste4Change meraih pendanaan seri A senilai 5 juta dolar AS atau senilai dengan Rp 76 miliar yang dipimpin oleh AC Ventures dan PT. Barito Mitra Investama.
Hal ini semakin menegaskan bahwa para investor mulai menilik model bisnis yang mengedepankan inovasi dalam memberikan solusi terhadap persoalan lingkungan dimana salah satunya persoalan sampah.
Kemudian berbicara soal inovasi, dengan diterbitkannya PermenLHK P75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah, secara tidak langsung telah mendorong berbagai inovasi model penjualan tanpa kemasan dan isi ulang. Kabar baiknya, peluang ini telah ditangkap langsung oleh Industri Kosmetik dan didukung oleh BPOM.
Mendukung upaya penjualan kosmetik tanpa kemasan dengan cara isi ulang saat ini BPOM sedang melakukan revisi pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, salah satu revisi tersebut diantaranya pengaturan terhadap Kosmetika fasilitas isi ulang Kosmetika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
