Kamis 09 Feb 2023 19:14 WIB

Konsultan: Properti Jakarta Masih Prospektif Meski Ibu Kota Pindah

Jakarta tetap pusat bisnis, perdagangan, hiburan, pendidikan, budaya, dan pelabuhan.

Foto: Republika/Putra M. Akbar

Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (20/1/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan di Ibu Kota dengan usulan tarif sebesar Rp 5.000 hingga Rp 19.000 sekali melintas. Kebijakan tersebut akan diterapkan kepada semua kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua. Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan membuat masyarakat beralih ke transportasi umum. Namun, perencanaan tersebut tidak dibarengi dengan fasilitas yang memumpuni seperti masih kurangnya kamera pengawas, monitor yang tidak menyala dan kurangnya sosialisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konsultan properti Knight Frank Indonesia menyebutkan Jakarta masih tetap menjadi kota yang paling prospektif di Indonesia untuk pertumbuhan properti walaupun ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Para pemangku kepentingan menilai bahwa Jabodetabek masih menjadi kota yang paling prospektif di Indonesia untuk pertumbuhan properti," ujar Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat atau yang biasa disapa Sari saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Baca Juga

Sari mengakui, terkait pertumbuhan properti, berpindahnya fungsi ibu kota dari Jakarta ke Ibu kota baru memang mengurangi ritme kegiatan di Jakarta.

"Namun, fungsi lain Jakarta, seperti bisnis, perdagangan, hiburan, pendidikan, budaya, dan pelabuhan akan tetap mewarnai derap kegiatan di Jakarta," katanya pula.

Berdasarkan Property Outlook Survey 2023 yang dirilis Knight Frank Indonesia, daerah Jabodetabek masih dinilai oleh 51 persen responden sebagai kawasan yang prospektif untuk investasi sektor properti. Sedangkan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di posisi kedua.

Bisnis e-Commerce, pusat data, dan logistik juga dinilai memiliki daya ungkit positif terhadap pertumbuhan properti tahun depan.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Bambang Susantono meminta doa dan dukungan dari anggota Komisi XI DPR agar bisa merayakan upacara Hari Kemerdekaan ke-79 RI di ibu kota baru yang akan terjadi pada 559 hari lagi.

Bambang menuturkan bahwa pada 559 hari menjelang 17 Agustus 2024, pihaknya senantiasa mengoptimalkan berbagai rencana kerja Otorita IKN di 2023 agar bisa menjalankan amanah dari UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika