Jumat 03 Feb 2023 04:01 WIB

Pemkab Bulukumba Rencanakan Penanganan Stunting

Semua unsur yang bekerja untuk penurunan stunting di Bulukumba terus bersinergi.

Pos Gizi dii 9 Provinsi Se-Indonesia, Inovasi LKC Dompet Dhuafa Cegah Stunting, Kamis (2/2/2023).
Foto: Dok. Dompet Dhuafa
Pos Gizi dii 9 Provinsi Se-Indonesia, Inovasi LKC Dompet Dhuafa Cegah Stunting, Kamis (2/2/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Kabupaten Bulukumba meminta perencanaan yang matang dari berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait penanganan stuntingsebab angka stunting di wilayah itu terbilang masih tinggi.

Kendati prevalensi stunting di Bulukumba turun di tahun 2022, dari 30,8 persen menjadi 28,4 persen, namun angka ini masih terbilang cukup tinggi dibanding target nasional.

Baca Juga

Maka dari itu Wakil Bupati Bulukumba Andi Edy Manaf berharap agar langkah selanjutnya untuk menekan angka yang dianggap masih tinggi tersebut adalah membuat perencanaan yang matang.

"Sehingga anggaran yang ada betul-betul maksimal bisa mengubah keadaan ke arah yang lebih baik dari tahun sebelumnya," kata Edy di Makassar, Kamis (2/2/2023).

Mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu meminta semua unsur yang bekerja untuk penurunan stunting di Bulukumba terus bersinergi untuk menekan angka kasus, mengingat angka tersebut masih berada di bawah capaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

"Kita mengapresiasi segenap unsur pemerintahan dan masyarakat maupun unsur swasta yang telah terlibat dalam kerja-kerja untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Bulukumba. Angka prevalensi stunting 28,4 persen itu masih perlu ditekan lagi hingga dua digit di bawah target provinsi," kata Edy Manaf yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bulukumba.

Belum maksimal

Andi Edy menegaskan bahwa apa yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba itu belum maksimal.

"Upaya menurunkan prevalensi stunting merupakan pekerjaan rumah kita bersama sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dr Wahyuni meminta agar tim-tim kerja yang ada untuk segera bergerak sesuai tugasnya masing-masing.

"Kita berharap agar angka 28,4 persen bisa ditekan lagi melalui kerja kolaboratif di antara seluruh stakeholders yang ada," kata Mantan Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba tersebut.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement