REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan bahwa pertemuan antara Partai Nasdem dan Partai Golkar sudah dikomunikasikan kepada pihaknya. Partai Demokrat mendukung pertemuan tersebut, yang dinilainya dapat membuka peluang Partai Golkar bergabung dengan rencana Koalisi Perubahan.
"Demokrat mendukung pertemuan ini, karena jika ada partai lain yang juga ingin ikut serta dalam Koalisi Perubahan ini, Demokrat akan menyambut baik. Prinsipnya bagi Demokrat, Koalisi Perubahan adalah koalisi yang terbuka," ujar Herzaky lewat keterangan tertulisnya, Kamis (2/2/2023).
Rencana Koalisi Perubahan antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebutnya sebagai kerja sama politik yang telah memiliki kepastian. Sebab, ketiganya sudah memenuhi presidential threshold sebesar 20 persen dan bersepakat mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
"Koalisi Perubahan merupakan koalisi pertama yang sudah memenuhi ambang batas presiden 20 persen dan jelas siapa calon presiden yang bakal diusung. Kalau-kalau ada teman-teman parpol lain yang mungkin masih galau, kami terbuka untuk menerimanya," ujar Herzaky.
Jika ada partai politik lain yang ingin bergabung, mereka harus menerima karakter perubahan dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Dia menyebut, ketiga partai tersebut sudah satu napas untuk menghadapi kontestasi nasional mendatang.
"Nasdem dengan prinsip restorasi, PKS dengan semangat perubahan, begitu juga Demokrat dengan semangat perubahan dan perbaikannya. Dengan adanya pertemuan-pertemuan lintas parpol seperti ini, harapan kami bisa membangun suasana yang cair dan sejuk menyambut Pemilu 2024," ujar Herzaky.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengakui bahwa segala kemungkinan masih dapat terjadi terkait koalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Termasuk kemungkinan Partai Nasdem bergabung dengan KIB, bersama Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Apakah perlu (Partai Nasdem) akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan, jadi probability, kemungkinan itu masih terbuka," ujar Surya di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2).
Kemungkinan sebaliknya juga dapat terjadi ketika KIB justru bergabung dengan Partai Nasdem. Namun, ia menekankan, pertemuan hari ini dengan Partai Golkar dalam upaya menjaga kondusivitas dan komitmen keduanya memprioritaskan kepentingan bangsa.
"Dalam suasana menjelang Pemilu memang multitafsir bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja," ujar Surya.
Ditanya, apakah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto merupakan arahan dari Jokowi untuk menunjukkan kondusivitas koalisi pemerintahan yang baik, Surya menjawab tak ada perintah tersebut. Namun, Partai Nasdem ditegaskannya terus mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024.
"Saya tahu bahwasannya semuanya kami, baik Presiden Jokowi, saya, Mas Airlangga, dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintahan memprioritaskan suasana yang kondusif, yang agak sejuk kita," ujar Surya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
