Kamis 01 Jan 1970 07:00 WIB

Red:
Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Unjuk rasa tersebut menuntut pemerintah segera mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). (ilustrasi)
news - Rabu , 22 Mar 2023, 13:26 WIB
Perppu Ciptaker Disahkan, KSPSI Ajak Masyarakat Melawan Lewat MK dan Demontrasi
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (paling kanan)
news - Rabu , 22 Mar 2023, 12:40 WIB
Disebut Punya Elektabilitas Bagus Jika Maju Pilgub DKI, Ini Respons Heru
Massa dari berbagai elemen buruh, mahasiswa, masyarakat sipil dan pengemudi ojek online melakukan aksi di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta, Selasa (28/2/2023). Dalam aksinya mereka menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut Perppu tersebut serta menekan pemerintah untuk segera terbitkan dan sahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang melindungi hak rakyat diantarnya RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Transportasi-Ojek Online dan RUU Masyarakat Adat.
news - Rabu , 22 Mar 2023, 12:30 WIB
Denny Indrayana: Perppu Ciptaker Pelanggaran Konstitusi Berjamaah
Ilustrasi Pemilu. Setara Institute mengajak segenap pihak mencegah politik identitas
news - Rabu , 22 Mar 2023, 11:39 WIB
Setara Institute Ingatkan Ada Upaya Netralisasi Politik Idenditas dan Bahayanya
.
news - Rabu , 22 Mar 2023, 10:15 WIB
'Jokowi Penentu, Prabowo Menang Jika Dua Putaran'
Advertisement
Terpopuler
1
 Ditanya Santri JIS tak Dipilih Lokasi Piala Dunia U-20, Anies: Nanti Setelah 2024
2
 Sembunyikan Islamnya Bertahun-tahun, Begini Kondisi Mualaf Juan Novandi Saat Ini
3
 Pengamat Ungkap Kejanggalan di Balik Sanksi Pemecatan Lima Polisi Calo Penerimaan Bintara
4
 Agar tak Lagi Undang Polemik, FIFA Diminta Contoh IOC dalam Memperlakukan Timnas Israel
5
 Sesak Nafas Hingga Kuku Lepas, Sekilas Derita Warga di Jalur Tengkorak
6
 Imam Al Ghazali: Panjang Angan Penyakit Ganas Pembawa Empat Dosa
7
 Honda Motor Edukasi Teknologi Sepeda Motor Listrik
8
 Kemendag Kaji Maladministrasi Bappebti Soal Perizinan Bursa Berjangka
9
 Kemenkeu Ungkap PUPR Ajukan Tambahan Anggaran IKN Hingga Rp 8 Triliun
10
 Satgas Bantuan Kemanusiaan Turki Pulang ke Tanah Air
Terkini
Advertisement