Selasa 31 Jan 2023 16:58 WIB

AS Temukan Dugaan Kasus Penipuan Dana Bantuan Pandemi 5,4 Miliar Dolar AS

AS menyelidiki banyak kasus penipuan yang dikaitkan dengan program bantuan pemerintah

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nidia Zuraya
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mendapatkan suntikan booster Covid-19 kedua pada Rabu (30/3/2022) di White House. Amerika Serikat (AS) telah mengidentifikasi lebih dari 69 ribu nomor jaminan sosial yang tak jelas atau dipertanyakan. Bantuan Covid-19 sebesar 5,4 miliar dolar AS disalurkan ke pemilik nomor jaminan sosial tersebut.
Foto: AP Photo/Patrick Semansky
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mendapatkan suntikan booster Covid-19 kedua pada Rabu (30/3/2022) di White House. Amerika Serikat (AS) telah mengidentifikasi lebih dari 69 ribu nomor jaminan sosial yang tak jelas atau dipertanyakan. Bantuan Covid-19 sebesar 5,4 miliar dolar AS disalurkan ke pemilik nomor jaminan sosial tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) telah mengidentifikasi lebih dari 69 ribu nomor jaminan sosial yang tak jelas atau dipertanyakan. Bantuan Covid-19 sebesar 5,4 miliar dolar AS disalurkan ke pemilik nomor jaminan sosial tersebut.

Penemuan lebih dari 69 ribu nomor jaminan sosial tersebut diumumkan Komite Akuntabilitas Respons Pandemi atau The Pandemic Response Accountability Committee (PRAC) dalam laporannya pada Senin (30/1/2023). “(PRAC) mengidentifikasi 69.323 nomor jaminan sosial yang dipertanyakan yang digunakan untuk mendapatkan 5,4 miliar dolar AS dari program Small Business Administration's (SBA) Covid-19 Economic Injury Disaster Loan (Covid-19 EIDL) dan Paycheck Protection Program (PPP),” kata PRAC.

Baca Juga

Menurut PRAC, pinjaman dari program tersebut dicairkan antara April 2020 dan Oktober 2022. Menanggapi laporan PRAC, penasihat senior Presiden Joe Biden, Gene Sperling, mengatakan, penipuan dan pencurian identitas yang signifikan terjadi di bawah pemerintahan AS sebelumnya karena kurangnya kontrol anti-penipuan dasar. “Serta seberapa penting tindakan cepat pemerintahan Biden untuk memulihkan tindakan anti-penyelewengan yang kuat dalam program-program darurat bisnis kecil ini,” kata Sperling.

Laporan PRAC menyebutkan, pada 2021, US Small Business Administration melakukan perbaikan pada kontrol program bantuannya. Joe Biden diketahui mulai menjabat sebagai presiden pada Januari 2021. PRAC menerbitkan laporannya menjelang sidang di House of Representatives AS yang diagendakan digelar Rabu (1/2/2023) untuk membahas tentang penipuan atau penggelapan dalam pengeluaran pandemi.

AS menyelidiki banyak kasus penipuan yang dikaitkan dengan program bantuan pemerintah, seperti Paycheck Protection Program, Medicare, dan asuransi pengangguran. Pada Mei 2021, Jaksa Agung AS Merrick Garland membentuk Covid-19 Fraud Enforcement Task Force. Tahun lalu, Departemen Kehakiman AS menunjuk jaksa federal Kevin Chambers untuk memimpin upaya penyelidikan kasus-kasus penipuan yang memanfaatkan program bantuan pemerintah.

Pada September 2022, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan, dana sebesar 45,6 miliar dolar AS dari program asuransi pengangguran mungkin telah dicuri oleh pelaku penipuan selama pandemi Covid-19. Para pelaku menggunakan nomor jaminan sosial warga yang telah meninggal dalam melaksanakan aksinya.

Pada September tahun lalu, jaksa federal AS mendakwa belasan tersangka. Mereka dituduh mencuri dana sebesar 250 juta dolar AS dari program bantuan pemerintah yang dialokasikan untuk menyuplai makanan kepada anak-anak yang membutuhkan selama pandemi.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement