REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan, dana penanggulangan kemiskinan yang disebut mencapai Rp 500 triliun oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Muhajir mengatakan, jumlah sebenarnya tidak sampai Rp 500 triliun.
Menurut Muhadjir, angka itu juga tidak spesifik untuk penanggulangan kemiskinan, melainkan program perlindungan sosial (Perlinsos)
"Untuk penanggulangan kemiskinan dalam arti spesifik, melulu untuk warga miskin, jumlahnya tidak sampai Rp 500 triliun. Jumlah itu adalah anggaran program Perlindungan Sosial (Perlinsos), yang pada 2022 mencapai Rp 461,6 Triliun," kata Muhadjir dalam keterangan yang diterima, Selasa (31/1/2023).
Muhadjir memaparkan, dalam angka tersebut terdapat komponen anggaran program subsidi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, gas, pupuk, bibit, dan subsidi iuran BPJS Kesehatan serta anggaran penanggulangan kemiskinan.
"Karena sebagian petani miskin adalah buruh tani. Juga subsidi iuran BPJS kesehatan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) itu mensasar 130 juta lebih penduduk, sedang jumlah warga miskin per September 2022 sebesar 26,36 juta orang (9,5 persen)," kata Muhadjir.
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini menjelaskan, untuk bantuan spesifik warga miskin itu berupa bantuan sosial utamanya berada di Kementerian Sosial. Menurut Menteri Sosial, anggaran Bansos tahun 2022 sekitar Rp 72 triliun. Kemudian, di kementerian lain dan pemerintah daerah melalui dana alokasi khusus serta dana desa.
"Ada bansos khusus warga miskin yang lewat kementerian lain dan pemerintah daerah lewat dana alokasi khusus (DAK) juga Dana Desa. Tetapi bisa dipastikan jumlah totalnya tidak sampai Rp 500 triliun," ujar Muhadjir.
Muhadjir juga angkat bicara terkait pesan MenPAN RB agar dana kemiskinan jangan habis untuk rapat dan perjalanan dinas. Muhadjir menilai, era Presiden Joko Widodo saat ini lebih ketat terkait studi banding dan perjalanan dinas.
"Berapa dana untuk penanggulangan kemiskinan yang habis dipakai untuk rapat, perjalanan dan studi banding saya tidak tahu persis. Tetapi saya kira sudah jauh berkurang karena presiden sangat keras memperingatkan hal itu. Apalagi dua tahun terakhir selama pandemi ada kebijakan PPKM," kata Muhadjir.
Muhadjir juga telah menkonfirmasi pernyataan MenPAN RB terkait dana kemiskinan tersebut yang belum optimal.
"Pak Menpan RB bermaksud menjelaskan bahwa ada sebagian program penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah yang belum optimal, seperti sebagian dananya digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. Jadi bukan “habis” untuk rapat dan perjalanan dinas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
