Kamis 26 Jan 2023 10:15 WIB

Belasan Mahasiswa Ditahan Usai Tonton Dokumenter PM India

Mahasiswa ditahan karena menonton film dokumenter BBC tentang PM India

Rep: Dwina Agustin/ Red: Esthi Maharani
Para mahasiswa ditahan oleh polisi Delhi pada Rabu (25/1/2023). Penangkapan itu dilakukan karena mereka berkumpul untuk menonton film dokumenter BBC baru-baru ini tentang Perdana Menteri Narendra Modi.
Foto: EPA-EFE/DITA ALANGKARA
Para mahasiswa ditahan oleh polisi Delhi pada Rabu (25/1/2023). Penangkapan itu dilakukan karena mereka berkumpul untuk menonton film dokumenter BBC baru-baru ini tentang Perdana Menteri Narendra Modi.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Para mahasiswa ditahan oleh polisi Delhi pada Rabu (25/1/2023). Penangkapan itu dilakukan karena mereka berkumpul untuk menonton film dokumenter BBC baru-baru ini tentang Perdana Menteri Narendra Modi.

Salah satu pemeriksaan di Universitas Jamia Millia Islamia Delhi, sebanyak 13 mahasiswa ditahan saat pengerahan polisi. Polisi menyatakan, pihak universitas menyalahkan para mahasiswa karena menciptakan keributan di jalan dan mengatakan, mereka tidak memiliki izin untuk mengadakan pertunjukan.

"Tidak ada kemungkinan siapa pun yang mencoba mengganggu disiplin universitas akan bebas," kata Wakil Rektor Universitas Najma Akhtar.

Sehari sebelumnya, batu bata dilemparkan, diduga oleh anggota kelompok sayap kanan, ke arah mahasiswa yang ingin menonton film dokumenter BBC berjudul India: The Modi Question di Jawaharlal Nehru University Delhi. Pemimpin mahasiswa Aishe Ghosh mengatakan, mereka menonton film dokumenter di ponsel dan laptop pribadi setelah listrik padam sekitar setengah jam sebelum jadwal pemutaran.

Universitas telah menolak izin dan mengancam tindakan disipliner jika film dokumenter itu diputar. "Jelas pemerintah yang memutus aliran listrik," kata Ghosh.

"Kami mendorong kampus-kampus di seluruh negeri untuk mengadakan pemutaran film sebagai tindakan perlawanan terhadap penyensoran ini," ujarnya.

Pemerintah mengatakan, India: The Modi Question yang dirilis pekan lalu adalah bagian propaganda yang bias. Untuk menghentikan peredarannya, pemerintah telah memblokir pembagian klip apa pun dari film itu di media sosial.

Federasi Pelajar India (SFI) mengatakan pada Rabu, bahwa pihaknya berencana untuk menayangkan film dokumenter tersebut di setiap negara bagian India. "Mereka tidak akan menghentikan suara perbedaan pendapat," kata sekretaris jenderal SFI Mayukh Biswas yang merupakan sayap mahasiswa Partai Komunis India (Marxis).

Protes juga meletus setelah pemutaran film di kampus-kampus di negara bagian selatan Kerala pada Selasa (24/1/2023). Sementara pertunjukan dibatalkan di tengah jalan di sebuah universitas di kota utara Chandigarh.

Anggota parlemen di majelis tinggi parlemen Derek O'Brien menulis di Twitter pada pekan lalu, bahwa oposisi akan terus berjuang melawan penyensoran dari klip film dokumenter di media sosial. BBC mengatakan, serial dokumenternya mengkaji ketegangan antara mayoritas Hindu India dan minoritas Muslim dan mengeksplorasi politik Modi dalam kaitannya dengan ketegangan tersebut.

"Film dokumenter itu diteliti secara ketat sesuai dengan standar editorial tertinggi," kata BBC.

BBC menyatakan, film itu menggunakan pendekatan dari berbagai suara, saksi, dan ahli. Tayangannya  menampilkan berbagai pendapat termasuk tanggapan dari orang-orang di Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Modi.

Modi yang mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga dalam pemilihan tahun depan menjadi menteri utama Gujarat pada Februari 2002. Ketika itu sekelompok massa Muslim yang diduga membakar kereta yang membawa peziarah Hindu, memicu salah satu wabah pertumpahan darah agama terburuk di India.

Dalam serangan pembalasan di seluruh negara bagian, setidaknya 1.000 orang meninggal dengan korban mayoritas Muslim. Massa berkeliaran di jalanan selama berhari-hari, menargetkan kelompok minoritas. Aktivis menyebutkan jumlah korban sekitar 2.500, lebih dari dua kali lipat jumlah yang dilaporkan.

Modi membantah tuduhan bahwa tidak berbuat cukup untuk menghentikan kerusuhan. Dia dibebaskan pada 2012 setelah penyelidikan yang diawasi oleh Mahkamah Agung. Petisi yang mempertanyakan pembebasannya ditolak tahun lalu.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement