REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara DPP PSI, Sigit Widodo, memastikan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta tidak digeledah oleh penyidik KPK pada Selasa (17/1/2023) malam. Menurut dia, penggeledahan memang dilakukan juga di lantai empat DPRD, tempat ruangan PSI, namun demikian, hanya fraksi lain yang diperiksa yaitu Golkar.
Ia sesumbar, sejak ada PSI di DPRD DKI, tidak ada pihak yang berani mengganggu tiap-tiap anggaran yang ada. “Sejak ada Fraksi PSI di DKI Jakarta, mereka tidak lagi leluasa bermain anggaran,” ujar Sigit dalam keterangannya, Rabu (18/1/2023).
Dia melanjutkan, penggeledahan KPK sebelumnya hanya dilakukan di lantai 2, 4, 8 dan 10 DPRD DKI. Sebagai informasi, lantai dua merupakan kantor fraksi Gerindra. Kemudian lantai 4 diisi PSI dan Golkar. Lalu, lantai 8 PDIP serta lantai 10 diisi oleh ruang Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.
“Penyidik KPK datang untuk melengkapi bukti kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, ini kasus 2018. PSI baru ada setelah Pemilu 2019,” tuturnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku, belum mengetahui tujuan penggeledahan Gedung DPRD DKI Jakarta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun demikian, kata dia, pihaknya akan terus tebuka dalam merespon sikap dari lembaga anti-rasuah itu.
"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/3/2023).
Dalam penjelasannya, dia memastikan, seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum. Bahkan, kata Prasetyo, semua rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI juga dibuka secara terbuka.
"Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," ungkapnya.
Diketahui, beberapa petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menggeledah Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Selasa (17/1/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
