REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan arahan Presiden Jokowi terkait berbagai masalah. Mulai dari pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting, investasi, birokrasi berdampak, APBD, TKDN, stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024, hingga soal kebebasan beragama dan beribadah.
Khofifah mengatakan, terkait inflasi, dirinya terus meng-update data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar dari pengambilan keputusan atau kebijakan. Upaya yang dilakukan dalam pengendalian inflasi di Jatim, kata Khofifah, berupa strategi 4K.
"Keempat strategi tersebut adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif," kata Khofifah, Rabu (18/1).
Dalam mewujudkan keterjangkauan harga dilakukan dengan menyelenggarakan pasar murah dan operasi pasar, penguatan kerja sama antardaerah melalui kegiatan misi dagang dan investasi, serta pemantauan ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok.
Untuk mrmenuhi ketersediaan pasokan dilakukan dengan menyerap gabah beras petani, penyusunan pola tanam, optimalisasi, dan pengamanan produksi. Kemudian pengendalian ketersediaan komoditas peternakan, pembinaan dan pengawasan peternak, percepatan gerakan tanam padi, dan monitoring ketersediaan pasokan barang pokok dan penting.
Kelancaran distribusi diwujudkan dengan memberikan subsidi angkutan kapal untuk kepulauan terluar, perbaikan dan pemeliharaan jalan, pemberian subsidi transportasi darat ketika pemberlakuan zero Over Dimension Over Load (ODOL), serta memperkuat koordinasi pengamanan stok BBM dan LPG.
Selanjutnya, komunikasi efektif dilakukan dengan memperkuat sinergi dan koordinasi antar stakeholder, pertemuan Kepala OPD dengan BPS membahas perkembangan inflasi di Jatim setiap pekan, serta menyediakan running text perkembangan harga barang pokok dan penting di media elektronik.
Khofifah melanjutkan, dalam menangani masalah kemiskinan ekstrem, pihaknya telah melakukan program elektrifikasi, renovasi rumah tinggal layak huni (Rutilahu), berbagai program bantuan sosial, serta program pemberdayaan usaha perempuan.
"Kami juga terus meminta bupati/wali kota untuk terus blusukan mengecek di wilayahnya masing-masing mana yang masih ada kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
