REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, terus mendukung kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi. Salah satunya adalah operasi tangkap tangan (OTT), yang dinilainya sebagai upaya cepat untuk menangkap koruptor.
Sebab, OTT dilakukan KPK ketika sudah mengantongi bukti kuat menindak para terduga koruptor. Apalagi, sejumlah OTT terjadi ketika koruptor tengah melakukan transaksi yang berhubungan dengan kasusnya.
"Kalau memang ini dramatis, apa salahnya publik melihat langsung ada maling ditangkap? Kalau bisa ditangkap saat kejadian kenapa tidak. Sebab, proses pembuktian jadi berlangsung lebih cepat dan mudah karena adanya barang bukti," ujar Sahroni lewat keterangannya yang sudah dikonfirmasi, Rabu (18/1/2023).
Di samping OTT, KPK juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi. KPK harus terus mengkaji dan mengevaluasi secara berkala agar sistem pencegahan berjalan dengan baik. "Tutup rapat-rapat segala celah korupsi. Dengan begitu, saya yakin kita dapat lebih efektif dan efisien," ujar Sahroni.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan, mengajak pemerintah daerah melawan operasi tangkap tangan (OTT) dan mengurangi praktik korupsi, dengan cara mengubah ekosistem pemerintahan jadi serbadigital. Menurut dia, ketika tidak ada lagi OTT dan kasus korupsi menurun, Indonesia bakal dianggap sebagai negara bermartabat.
"Kita harus melawan OTT supaya kita menjadi negara yang bermartabat. Saya kira kita tidak mau negara kita jadi negara yang dituduh tidak memiliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia," kata Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Luhut menjelaskan, negara yang bermartabat adalah negara yang punya ekosistem yang baik lewat digitalisasi. Dia meyakini ekosistem pemerintahan yang sudah digitalisasi bakal menghilangkan OTT terhadap pejabat korup dan akan mengurangi kasus korupsi.
"Jadi, jangan salah mengerti, pemerintah atau kami tidak ingin melihat OTT bukan karena itu. Kami tidak ingin negara kita yang begitu hebat dipuja-puji orang, (tapi) masih ada OTT karena ekosistem kita tidak bagus," ujarnya dalam acara yang turut dihadiri Presiden Jokowi itu.
Baca juga : KPK Bawa Tujuh Koper Barang Bukti Usai Geledah Gedung DPRD DKI
Ikuti Whatsapp Channel Republika
