REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Pemerintah Daerah (Pemda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengoptimalkan belanja pusat dan daerah untuk Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan mengoptimalkan program pemberdayaan di daerah. Hal ini sekaligus memermudah akses terhadap pekerjaan, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta pembiayaan UMKM.
Airlangga mengatakan, diharapkan belanja daerah digunakan pula bagi Program Padat Karya kota dan desa guna mengantisipasi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut Menko Perekonomian, semua itu perlu dilakukan demi mengantisipasi ketidakpastian global pada tahun ini.
“Kemudian poin kedua yang ingin saya sampaikan terkait investasi. Bapak Presiden sudah menyampaikan ada dua hal yang menjadi hambatan, yaitu pertama mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangan (KKPR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), tentu perlu dilakukan pembahasan dengan persetujuan dan terkait zonasi,” ujar Airlangga dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda yang dipantau secara virtual, Selasa (17/1/2023).
Melalui perbaikan instrumen RDTR dan KKPR diharapkan memberikan kepastian hukum dan mempersingkat proses perizinan berusaha. Dengan begitu, kata dia, realisasi investasi dan penciptaan lapangan kerja bisa dipercepat.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga menyinggung penyelesaian hambatan investasi dalam pemberian Persetujuan Bangunan Gedung. Ia meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) segera melakukan pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah (Perda).
Hal ini dilakukan agar pemda dapat memungut retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta menghindari potensi kehilangan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Tentu Perda tentang retribusi ini menjadi hal yang penting dan ini ada sistem informasi manajemen mengenai bangunan gedung yang perlu segera diselesaikan. Apalagi target investasi ini sudah masuk yang cukup besar di tahun ini Rp 1.400 triliun,” tutur dia.
Pada kesempatan itu, Airlangga pun menyebutkan, masih terdapat 23 provinsi yang realisasi inflasinya di atas realisasi nasional serta 10 kabupaten atau kota dengan inflasi di atas 7 persen. Sementara, inflasi Indonesia pada November 2022 tercatat masih terkendali di 5,51 persen year on year (yoy), lebih rendah dari perkiraan awal yang sebesar 6 persen yoy.
“Tentu beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu memantau harga dan ketersediaan. Jadi antara stok dan harga itu harus dijaga, kalau harga naik dipastikan ketersediaan stok berkurang," ujar Airlangga
Ia melanjutkan, perlu ada kerja sama antardaerah terutama guna mengurangi disparitas harga. Lalu melakukan operasi pasar atau bazar murah. "Dukungan APBD dalam pengendalian termasuk subsidi transportasi, memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan, lalu peningkatan produksi pangan dan pengawasan,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
