REPUBLIKA.CO.ID,Demi mensejahterakan rakyatnya, pemerintah banyak memberikan bantuan. Mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), kartu miskin untuk pelayanan kesehatan, hingga biaya sekolah gratis. Semua itu seolah memberikan angin segar bagi masyarakat kecil. Tapi apakah semua itu sudah sesuai dengan praktiknya? Apa benar tidak ada KKN dilapangan?
Sulit rasanya untuk menjawab pasti. Coba lihat saja, bantuan gas elpiji tiga kilogram. Konversi dari minyak ke elpiji ini justru membawa banyak petaka. Banyaknya kebocoran gas membuat si jago merah melahap semuanya. Semula yang direncanakn untuk meringankan beban rakyat, justru malah menambah beban. Salah penggunanyakah atau justru kesalahan pada tabung gasnya?
Lain lagi dengan dunia pendidikan. Sepatutnya semua warga bisa merasakan pendidikan yang layak. Tapi saya rasa pendidikan belum berpihak pada kaum miskin. Saya punya sedikit cerita soal KKN di bidang pendidikan.
Ada seorang ibu berusia kira-kira 60 tahun yang mengidap penyakit kanker payudara. Dia mempunyai tujuh orang anak. Untuk membiayai kehidupan sehari-harinya, Ibu paruh ini berjualan nasi uduk kecil-kecilan. Sedangkan sang suami hanya bekerja sebagai tukang ojek. Kisahnya tentang pendidikan anaknya adalah saat anaknya dikeluarkan dari sekolahnya. Anaknya dikeluarkan dari sekolah karena ia tak mampu membayar uang sekolah. “Uang sekolah sebesar dua juta tadinya ingin saya cicil 500 ribu sampai nanti lunas. Tapi pihak sekolah menolaknya. Katanya saya harus membayarnya dengan lunas,” cerita Ibu.
Beda lagi dengan cerita yang satu ini. Salah satu orang tua juga mengeluhkan soal birokrasi pendidikan di tempat anaknya sekolah. Seorang ibu mempunyai anak perempuan yang pintar. Dari SD sampai SMA selalu mendapat beasiswa. Uang beasiswa yang seharunya didapat sebesar 1,4 juta tapi selama ini sang ibu hanya menerima 700 ribu. Sisanya ditahan disekolah. Entah untuk apa. “Saya diancam pihak sekolah untuk tidak membeberkan masalah ini kepada siapapun. Karena bila itu terjadi, anak saya yang terancam,” kata ibu dari anak perempuan ini.
Inikah sistem yang dianut masyrakat Indonesia? KKN sepertinya sudah merenggut kebahagian rakyat miskin. Tidak adakah sedikit kebahagian untuk orang miskin? Sila kelima Pancasila, ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’, sepertinya belum benar-benar terjadi di negeri ini. Belum benar-benar ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mencoba berfikir positif mungkin masih banyak orang-orang yang mengenal timbangan di negeri kita ini.
Penulis: Sifa Nurseptiani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
