REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden hampir membuat kesepakatan dengan dua negara kepulauan Pasifik. Sebagai upaya memperpanjang hubungan yang dianggap penting untuk menjaga keseimbangan persaingan antara AS dan China dalam perebutan pengaruh di kawasan.
Pasalnya China terus memperluas pengaruh ekonomi, diplomasi dan militer di Pasifik. Pada pekan ini AS menandatangani nota kesepahaman dengan Kepulauan Marshall dan Palau. Washington berharap kesepakatan ini membuka jalan untuk kesepakatan yang lebih luas dalam dua dekade ke depan.
Dalam kesepakatan itu AS mendapatkan hak militer unik dan keamanan lainnya terhadap dua negara kepulauan itu sebagai balasan atas bantuan substansial. Pemerintah AS yakin memperluas kesepakatan Compacts of Free Association akan menjadi kunci pada upaya mempertahankan pengaruh AS dan menahan pergerakan China di Indo-Pasifik.
Nota kesepahaman yang ditandatangani pekan ini mengungkapkan banyak uang yang akan pemerintah federal AS berikan pada Kepulauan Marshall dan Palau bila kesepakatan mereka berhasil di negosiasi ulang. Negosiasi serupa dengan negara Pasifik ketiga, Micronesia, sedang berjalan.
Kesepakatan yang berlaku selama 20 tahun dengan Kepulauan Marshall dan Micronesia akan berakhir masa berlakunya tahun ini. Kesepakatan dengan Pulau habis pada tahun 2024 tapi pemerintah mengatakan kesepakatan dengan tiga negara itu akan diperbaharui dan ditandatangani pada pertengahan sampai akhir musim semi.
Pemerintah AS tidak membahas spesifik uang yang dilibatkan karena kesepakatan itu belum terikat secara hukum dan harus ditinjau dan disetujui Kongres sebagai bagian dari proses anggaran.
Pada Kamis (12/1/2023) media Micronesia, Marianas Variety melaporkan dalam kesepakatan terbaru Kepulauan Marshall akan menerima 700 juta dolar AS selama empat tahun. Tapi angka itu hanya mencakup seperlima dari perpanjangan kesepakatan 20 tahun dan tidak termasuk dana yang akan terima Palau.
Utusan Khusus Biden untuk negosiasi kesepakatan Joe yun mengatakan jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang telah AS berikan di masa lalu.
Negara-negara Kepulauan di Pasifik sudah lama mengeluhkan kesepakatan yang sebelumnya. Menurut mereka dana yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah kesehatan dan lingkungan jangka panjang yang disebabkan uji coba nuklir AS pada tahun 1950-an dan 1960-an.
Para anggota parlemen mengungkapkan keprihatinan tidak banyaknya perhatian pemerintah pada masalah ini hingga tahun 2021 lalu. Yun telah menandatangani nota kesepahaman dengan perwakilan Kepulauan Marshall dan Palau pada Selasa lalu dan Rabu (11/1/2023) di Los Angeles.
Yun mengatakan terutama Kepulauan Marshall akan mendapatkan kompensasi atas kerusakan nuklir dan akan mendapatkan kontrol bagaimana uang yang mereka dapat dihabiskan. Ia menambahkan kesepakatan akan membayar "kesehatan, kesejahteraan dan pembangunan masyarakat yang terdampak nuklir."
Ia mencatat AS sudah berkomitmen untuk membangun rumah sakit baru dan museum di Marshall untuk memelihara kenangan dan warisan peran mereka, terutama di teater Pasifik Perang Dunia II.
Penandatanganan pekan ini membuka jalan badan pemerintah federal termasuk Kantor Pos, Badan Penerbangan Federal, Badan Penanggulangan Bencana Federal, Badan Cuaca Nasional untuk menegosiasikan kesepakatan mereka sendiri dengan Marshall dan Palau. Lembaga-lembaga itu bagian penting dalam kesepakatan terbaru.
Selain uang federal badan-badan federal itu juga akan menyediakan layanan mereka ke dua negara Pasifik tersebut. Sebagai balasannya AS mendapatkan hak unik dan istimewa militer dan keamanan nasional di wilayah mereka.
Yun megnatakan China tidak muncul dalam negosiasi itu tapi elemen penting diskusi. "Ancaman dari China tidak disebutkan tapi tidak diragukan lagi China adalah sebuah faktor," kata Yun.
Tidak hanya kehadiran ekonomi China yang semakin besar dan tumbuh di kawasan. Kepulauan Marshall dan Palau juga mengakui Taiwan secara diplomati. "Mereka datang dengan tekanan dari China," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
