REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik belum lama ini dikejutkan dengan video hakim Wahyu Imam Santoso yang menyidangkan perkara pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat. Wahyu disebut berbincang dengan seorang perempuan yang tidak diketahui siapa identitasnya dan membocorkan informasi terkait vonis penjara seumur hidup bagi terdakwa Ferdy Sambo.
Pengamat hukum pidana UI Chudry Sitompul mengatakan, jika dalam video yang viral tersebut memang benar membahas proses hukum terdakwa Ferdy Sambo maka hakim diduga dapat melanggar kode etik. Chudry menilai, hal memberatkan bagi ketua majelis hakim Imam Wahyu Santoso membahas perkara Sambo yang sedang ditanganinya dengan orang lain.
"Tidak boleh seorang hakim membuka atau membicarakan perkara ditanganinya. Apalagi dengan seseorang yang tidak jelas identitasnya. Berarti hakim tetsebut sudah melanggar kode etik," ujar Chudry kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Dia mendesak Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY) perlu bertindak cepat memeriksa dan mencari kebenaran video tersebut. Tujuannya agar tidak menimbulkan prasangka bagi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) itu.
"Jika memang terbukti maka si hakim harus dijatuhkan sanksi. Sebab amat jelas telah melanggar kode etik. Namun pemeriksaan video dan pelakunya (diduga Imam Wahyu Santoso) tetap tidak boleh mengganggu independensi kehakiman dan peradilan," ucap Chudry.
Sebelumnya, KY menjelaskan alasan laporan tim kuasa hukum salah seorang terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, terhadap hakim Wahyu hingga kini belum rampung. "Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang KY kita belum diperkenankan memeriksa hakimnya," kata Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, beberapa waktu lalu.
Kendati demikian, KY masih bisa melakukan hal-hal lain namun tidak diperkenankan memeriksa hakim Wahyu Imam Santoso dikarenakan kasus itu saat ini masih bergulir di PN Jakarta Selatan. "Memang ada keterbatasan prosedur," kata Mukti.
Juru Bicara KY Miko Ginting memastikan akan secepatnya memeriksa dan mendalami kebenaran video maupun konten di dalamnya bersama kepolisian jika dibutuhkan. "Apabila ada masyarakat yang ingin memberikan informasi, bisa ke Komisi Yudisial," ucap Miko, belum lama ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
