REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sikapi gugatan proporsional terbuka. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Ibnu Mahmud Bilalludin, mengatakan butuh niat baik, nalar yang benar sekaligus kecerdasan dan ketrampilan. Demokrasi tidak boleh ‘menang-menangan’.
Hal ini disampaikan Ibnu menanggapi pertemuan delapan partai politik pemilik kursi di parlemen yang menolak diberlakukannya kembali sistem pemilu proporsional tertutup. "Ini tentunya bagian dari cara yang beradab dalam berpolitik," kata Ibnu, dalam siaran pers, Selasa (10/1/2023).
Selain menyampaikan sikap politik, menurutnya, pertemuan tersebut juga menjadi media pembelajaran publik. Menurut anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) DIY ini, banyak anak muda yang sudah memiliki hak pilih, tapi tidak paham persoalan tersebut. “Karena sebagian besar mengikuti pemilu seperti apa adanya sekarang, tanpa mengenal pemilu jaman old (dulu)," jelasnya.
Ibnu tidak menampik persoalan-persoalan yang timbul akibat diberlakukannya sistem proporsional terbuka. Namun, baginya, persoalan-persoalan tersebut harus diperbaiki dengan cara memperbaiki prosedur dan cara kerja dari lembaga penyelenggara pemilu.
"Tidak perlu mengubah sistem menjadi tertutup yang jelas-jelas sudah kita tinggalkan karena kelemahan-kelemahannya,” papar Ibnu.
Ia menilai demokrasi masih diakui sebagai sistem terbaik walau tidak ada sistem yang sempurna. Dikatakannya, demokrasi, yang meletakkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi, pilar sekaligus atap bangunan negara ini, sebenarnya sangat rentan. "Oleh karenanya, diperlukan niat baik dari para stakeholdernya,” kata Ibnu.
Partai politik adalah stakeholder utamanya karena secara bersama sama, melalui para anggota legislatifnya dapat menyusun aturan-aturan penyelenggaraan negara. Termasuk di dalamnya mengatur cara berkompetisi di antara mereka.
Ibnu menjelaskan, demokrasi butuh niat baik, nalar yang benar sekaligus kecerdasan dan ketrampilan. "Tanpa itu semua, maka yang akan lahir adalah anak haram demokrasi yaitu anarki, sak geleme dewe alias asal menang, diktator mayoritas, tirani minoritas dan lainnya," tegasnya.
Demokrasi Indonesia yang sudah dibangun dengan susah payah dan ongkos tidak murah, menurut Ibnu, mesti dijaga dan ditumbuhkembangkan. Sehingga dapat semakin mewujudkan cita-cita untuk mensejahterakan seluruh rakyat."Menang boleh, tapi tidak boleh menang-menangan. Ngono yo ngono nanging ojo ngono,” kata politisi asal Yogyakarta ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
