REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Anggota Dewan Keamanan PBB menyuarakan keprihatinan pada Kamis lalu dan menekankan perlunya mempertahankan status quo di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Pernyataan PBB dilontarkan beberapa hari setelah menteri keamanan sayap kanan baru Israel, Itamar Ben-Gvir menyerbu Masji Al-Aqsa.
Status quo yang telah berlangsung puluhan tahun hanya mengizinkan umat Islam untuk beribadah di kompleks yang dikelola oleh Yordania itu. Seorang pejabat Israel mengatakan Ben-Gvir mematuhi pengaturan yang mengizinkan non-Muslim mengunjungi situs tersebut, yang juga dihormati oleh orang Yahudi, tetapi tidak berdoa.
Utusan PBB seorang Palestina Riyad Mansour mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan, sebuah langkah yang tidak mungkin mengingat Amerika Serikat secara tradisional melindungi Israel. Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, dan Inggris semuanya adalah kekuatan veto dewan.
"Garis merah apa yang Israel perlu lewati agar Dewan Keamanan PBB akhirnya mengatakan, cukup sudah," kata Mansour kepada 15 anggota dewan, menuduh Israel menunjukkan penghinaan mutlak.
Pejabat senior urusan politik PBB, Khaled Khiari, mengatakan kepada dewan bahwa itu adalah kunjungan pertama ke situs tersebut oleh seorang menteri kabinet Israel sejak 2017. "Meskipun kunjungan itu tidak disertai atau diikuti dengan kekerasan, itu terlihat sangat menghasut mengingat advokasi Ben-Gvir di masa lalu untuk perubahan status quo," katanya, dilansir dari The New Arab, Sabtu (7/1/2023).
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah meminta semua pihak untuk menahan diri dari langkah-langkah yang dapat meningkatkan ketegangan di dalam dan sekitar tempat suci. "Orang-orang Yahudi diizinkan untuk mengunjungi situs tersuci dalam Yudaisme. Itu adalah hak setiap orang Yahudi, setiap orang Yahudi. Israel tidak merusak status quo dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya," kata Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan kepada wartawan menjelang pertemuan.
Menjelang sesi, perwakilan tetap Israel, Gilad Erdan, mengatakan kepada wartawan bahwa sama sekali tidak ada alasan mengadakan pertemuan itu. Ia menyebutnya tidak masuk akal.
Ben-Gvir pernah menyerukan mengakhiri larangan ibadah Yahudi di situs tersebut, tetapi tidak berkomitmen pada masalah tersebut sejak bersekutu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Anggota lain dari partai Kekuatan Yahudi Ben-Gvir masih menganjurkan langkah seperti itu.
Jerman, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab termasuk di antara negara-negara yang mengutuk penyerbuan kompleks oleh Ben-Gvir. Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood kepada dewan mengatakan bahkan sekutu utama Israel, AS, mengatakan prihatin dengan tindakan sepihak yang memperburuk ketegangan atau melemahkan kelangsungan solusi dua negara.
"Kami mencatat platform pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu menyerukan pelestarian status quo sehubungan dengan tempat-tempat suci. Kami berharap Pemerintah Israel menindaklanjuti komitmen itu," kata Wood.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
