REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, secara umum, salah satu penanganan program banjir era Anies, sumur resapan, memang tidak matang. Namun demikian, dirinya mengaku jika program yang sudah ada jauh sejak era Jokowi dan dilanjut Anies, menjadi salah satu cara untuk menangani banjir.

“Tetapi bahwa sumur resapan ada manfaatnya, ya ada. Satu manfaat mengurangi dampak banjir. Kedua, paling utama menjadi cadangan air saat kemarau,” kata Gembong saat dihubungi, Rabu (4/1/2023).

Ihwal membongkar sumur resapan yang bermasalah seperti saran pakar, Gembong menolaknya. Bahkan, dirinya, menyarankan apabila Pemprov DKI mau menambah sumur resapan di daerah yang pas, hal itu akan didukungnya.

“Ya kalau untuk daerah yang membutuhkan berdasarkan kajian, kenapa tidak. Ditambah monggo saja,” kata dia.

Gembong menjelaskan, sejak dahulu PDIP tidak mengkritisi sumur resapan. Sebaliknya, pihak dia menyebut hanya mengkritisi penempatan yang tidak sesuai.

Padahal, sebelumnya santer ungkapan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang menyindir, pembuatan sumur resapan di Jakarta tidak efektif mengatasi banjir. Sumur resapan itu, kata dia, baru berguna jika dimanfaatkan untuk berternak ikan lele.

"Di sana itu aman betul sejak dahulu. Tapi sekarang dibolongin sama dia (Anies Baswedan) banyak sekali, lalu setelahnya ditinggal begitu saja. Kalau saya, cocoknya ini untuk kerja sama dengan Dinas KPKP lalu masukkan lele di dalamnya, masyarakat yang jaga dan kasih makan, itu kan jadi pendapatan juga," ucap Prasetyo.

Secara umum, Pemprov DKI era Anies menargetkan untuk membangun 1,1 juta sumur resapan hingga 2022 yang bisa menampung dan menyerapkan air sebanyak 11,5 juta meter kubik ke dalam tanah. Namun demikian, hingga 2021, DKI baru membangun setidaknya 16 ribu sumur resapan.

DPRD, memang menghapus anggaran sumur resapan pada APBD 2022 sebesar Rp 120 miliar. Padahal sebelumnya, usulan pembangunan sumur resapan pada 2022 awalnya diajukan Rp 322 miliar, dan akhirnya dipangkas hanya menjadi Rp 120 miliar, sebelum akhirnya ditiadakan.

Setahun sebelumnya, Pemprov DKI menyiapkan anggaran Rp 441 miliar dari APBD DKI Jakarta 2021 untuk proyek sumur resapan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika