Rabu 04 Jan 2023 15:13 WIB

Mantan PM Israel: Kunjungan Menteri Israel ke Al-Aqsa Provokasi

PM Israel saat ini Benjamin Netanyahu diminta melarang Ben-Gvir ke Al-Aqsa

Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid
Foto: AP/Maya Alleruzzo
Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid pada Senin (2/1) mengecam rencana kunjungan menteri keamanan nasional Itamar Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur sebagai "provokasi sengaja".

"Itamar Ben-Gvir tidak boleh ke Temple Mount (kompleks Masjid Al-Aqsa)," cuit Lapid di Twiiter, memperingatkan bahwa langkah itu akan menjadi "provokasi yang disengaja yang bakal membahayakan sekaligus mengorbankan nyawa."

Lapid meminta PM Israel saat ini Benjamin Netanyahu melarang Ben-Gvir melanjutkan niatnya.

Penyiar publik Israel KAN sebelumnya mengatakan bahwa kantor Ben-Gvir telah memberitahu polisi atas rencana kunjungannya kekompleks Masjid Al-Aqsapada Selasa atau Rabu.

Perjalanan itu akan menjadi yang pertama bagi menteri kabinet sayap kanan Israel itu sejak dia bergabung dengan pemerintahan baru Netanyahu pekan lalu.

Ben-Gvir mempertahankan pandangan sayap kanan tentang Palestina dan menyerukan pemindahan warganya. Dia kerap kali bergabung bersama para pemukim Israel untuk menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur.

Politisi sayap kanan Israel itu juga menimbulkan gelombang eskalasi di kota pendudukan tersebut usai mendirikan kantor di daerah Sheikh Jarrah.

Pada November 2022, Presiden Isaac Herzog, lewat audio yang bocor, mengatakan "bahwa seluruh dunia khawatir" dengan pandangan sayap kanan Ben-Gvir.

Bagi kaum Muslim, Masjid Al-Aqsa merupakan situs paling suci ketiga di dunia. Sementara itu, kaum Yahudi menyebutnya Temple Mount (Bukit Bait Suci), mengatakan bahwa itu adalah lokasi dua kuil Yahudi di zaman kuno.

Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Masjid Al-Aqsa berada, selama perang Arab Israel pada 1967.

Israel mencaplok seluruh kota tersebut pada 1980 dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement