IHRAM.CO.ID, JUBA -- Badan Tanggap Darurat PBB mengatakan serangan bersenjata di wilayah Sudan Selatan yang dilanda bentrokan etnis telah memaksa sekitar 30 ribu warga sipil melarikan diri dari rumah mereka. Mitra internasional menuntut agar diakhirinya kekerasan itu.
Pada 24 Desember, orang-orang bersenjata dari negara bagian Jonglei, wilayah timur yang dilanda kekerasan senjata, menyerang masyarakat di Wilayah Administratif Pibor Besar terdekat, kata Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) dalam sebuah pernyataan.
Kekerasan itu menyusul bentrokan bulan lalu di ujung utara Sudan Selatan yang menewaskan ribuan orang di negara bagian Upper Nile. "Orang-orang sudah cukup menderita. Warga sipil, terutama mereka yang paling rentan - perempuan, anak-anak, orang tua dan orang cacat - menanggung beban krisis yang berkepanjangan ini," kata Koordinator kemanusiaan PBB di Sudan Selatan, Sara Beysolow Nyanti, dilansir dari Arab News, Jumat (30/12/2022).
Sekitar 5.000 orang telah mencari perlindungan di kota Pibor, kata OCHA, seraya menambahkan respons kemanusiaan sangat membentang. Bentrokan di negara bagian Upper Nile juga telah membuat penduduk desa mencari perlindungan di rawa-rawa untuk menghindari pertumpahan darah, di tengah laporan tentang warga sipil yang diperkosa, diculik atau dibunuh.
Mitra internasional termasuk Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan Selatan (UNMISS) dan blok IGAD regional, mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama pada Kamis bahwa mereka sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan. Mereka meminta para pemimpin Sudan Selatan untuk turun tangan, menekankan perlunya menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban semua pelaku konflik, termasuk mereka yang menghasut dan menghasut kekerasan.
Salah satu negara termiskin ini, meskipun cadangan minyak besar, kepemimpinan Sudan Selatan telah menghadapi kritik keras karena mengecewakan rakyatnya dan memicu kekerasan. Kekuatan Barat termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa mengatakan bulan ini para pemimpin Sudan Selatan memikul tanggung jawab atas bentrokan mematikan itu.
Sejak mencapai kemerdekaan dari Sudan pada 2011, negara terbaru di dunia ini telah berpindah dari satu krisis ke krisis lainnya, termasuk perang saudara lima tahun yang brutal antara pasukan yang setia kepada Presiden Salva Kiir dan wakilnya Riek Machar yang menewaskan hampir 400 ribu orang. Kesepakatan damai ditandatangani pada 2018 tetapi ledakan kekerasan sporadis antara pemerintah dan pasukan oposisi terus terjadi, sementara konflik antara kelompok etnis saingan di bagian negara yang melanggar hukum berdampak buruk pada warga sipil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
