REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Ratusan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Jawa Barat telah menerima program Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Bidang Pendidikan tahun 2022 dari Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, program DAK untuk 105 SMKN di Jabar berhasil terlaksana 100 persen. Hal inilah yang menempatkan Jawa Barat mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikudristek) sebagai provinsi dengan pengelolaan DAK fisik Bidang Pendidikan terbaik se Nasional 

Dedi menjelaskan, ada enam item pembangunan dalam pelaksanaan DAK ini. Yakni, dari mulai pembangunan Ruang Kelas Baru, Ruang Praktek Siswa, Rehab Ruang Kelas, Toilet, Ruang Perpustakaan dan Laboratorium, masing-masing dengan pengadaan peralatannya.

Peresmian program-program DAK pada SMK dilaksanakan bersamaan dengan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), yang digelar di SMKN 1 Jatiluhur Purwakarta, Kamis (29/12).

Menurut Dedi, indikator Jabar terbaik dalam pengelolaan DAK tahun 2022 karena tidak ada satupun proyek yang gagal. Yakni, dari mulai perencanaan hingga pelaksanaannya berjalan dengan baik. Selain itu, kata dia, mulai tahun ini Disdik Jabar juga menerapkan konsep swakelola dengan pihak sekolah.

Disdik Jabar, kata Dedi, mencoba untuk mengubah budaya penunjukan atau lelang dalam pelaksanaannya. Sehingga, penyerapan anggaran dari dana ini berjalan dengan sangat baik, karena penyerapannya langsung ke pihak sekolah. "Ternyata ada perubahan budaya. Perbedaannya dengan pola lelang sering terjadi gagal lelang," katanya.

Kedua, kata dia, pelaksanaan kualitasnya kurang bagus. Ketiga, terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.  "Kita lakukan perubahan disentralisasi anggarannya langsung ke sekolah, tepat waktu pekerjaan, hasil pekerjaan lebih bagus termasuk juga penyerapan anggarannya lebih bagus," kata Dedi.

Dedi mengatakan, dari 105 SMKN mendapatkan DAK, masing-masing sekolah menerima berbagai macam item sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data ini, menjadi rujukan sarana-prasarana apa saja yang dibutuhkan oleh pihak sekolah."Saya sampaikan kepada sekolah-sekolah penuhi data Dapodik untuk mengusulkan program pembangunan. Jadi pada saat sekolah menginput sarana-prasarana masih kurang, itulah yang akan kita masukan," katanya.

Selanjutnya, kata dia, dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan MoU antara Disdik Jabar dengan Penyuluh Antikorupsi Kujang Bersatu Jawa Barat (PAK KBJB). Termasuk, memberikan Surat Perintah (SP) kepada 73 Kepala SMK untuk menjadi percontohan sekolah berintegritas.

"Jabar ini untuk penanganan dalam antikorupsi sudah banyak inovasi dilakukan, dari mulai Diklat Kepala Sekolah berintegritas, kita juga nanti penyuluh-penyuluh antikorupsi akan kita matchingkan dengan cabang-cabang dinas di wilayah Jabar," paparnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika