REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris, mengatakan, pihaknya mengapresiasi bantuan Pemerintah Pusat untuk pembangunan Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1. Meski pembangunan skala saat ini nasional, dia menekankan jika DKI Jakarta sudah pernah membangun hal serupa di skala permukiman, tepatnya di RPTRA Harapan Mulia dan RPTRA Dahlia.
“Dan itu ternyata bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarkat. Sekarang, baru kita saksikan penandatanganan MoU. Jadi kami dari DKI Insya Allah sudah siap perizinan, anggaran dan lainnya,” kata Afan kepada awak media di Kementerian PUPR, Kamis (22/12/2022).
Dalam progres pembangunan yang terbagi dalam beberapa zona, kata dia, DKI Jakarta akan secara langsung terlibat pada tahap paket lima dan enam. Proyek yang dilakukan, disebut Afan mencakup konstruksi jaringan perpipaan dan progres keberlanjutan.
“Saat ini bisa kita sampaikan, sudah dalam proses penetapan pemenang tender,” kata dia.
Secara umum, total proyek kegiatan paket satu ‘Construction of WWTP JSDP Zone 1' ini akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan selama 78 bulan kalender. Proyek, dikerjakan melalui multi years contract, dengan nilai ekuivalen sebesar Rp 3,3 triliun. Dana tersebut, berasal dari loan, APBN dan APBD DKI Jakarta.
Mengutip LPSE Jakarta, pekerjaan konstruksi jaringan pipa air limbah Jakarta sewerage zona 1 paket 5, memiliki nilai total pagu APBD senilail Rp 1,159 triliun. Sedangkan nilai HPS paket senilai Rp 907 miliar.
Dijelaskan, proyek zona 1 secara keseluruhan ini akan menangani pengolahan limbah di 15 zona. Untuk pembangunan awal, pada akhir tahun ini, dilakukan pembangunan pada zona satu dan enam.
Menyoal kondisi air dan sanitasi nyatanya menjadi ibu kota paling buruk kedua di ASEAN. Pasalnya, cakupan ratio empat persen dengan pencemaran BOD 84 mg per liter merupakan angka yang tidak sebanding.
Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, pembangunan JSDP ini ditujukan demi meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pelayanan air limbah domestik. Diawali dengan penyusunan dokumen dan masterplan oleh JICA pada 2012, proyek ini akhirnya membagi pada enam paket.
Menurut dia, empat paket di antaranya merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui dana pinjaman luar negeri. Sedangkan dua paket lainnya, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dana APBD.
“Adapun kegiatan ini menargetkan penyediaan pelayanan air limbah domestik hingga 80 persen dari populasi DKI Jakarta,” kata Diana.
Dia menambahkan, berdasarkan data 2021, capaian akses sanitasi layak secara nasional sebesar 80,29 persen, termasuk 7,25 akses aman. Namun demikian, Jakarta masih di bawah standar angka nasional, dengan akses sanitasi layak sebesar 79,2 persen, termasuk akses aman 15,90 persen di tahun 2022.
“Adapun pengolahan IPAL yang akan dibangun berkapasitas 240 ribu meter kubik per hari dengan teknologi A20+MBR,” ucapnya.
Ke depan, lanjut Diana, cakupan itu ditargetkan melayani 989.389 jiwa atau 220 ribu rumah tangga.Sementara itu di lokasi yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono mengritik target pembangunan dalam MoU yang ada. Menurut dia, penandatanganan zona satu dengan masa proyek 78 bulan kalender merupakan waktu yang terlalu lama.
Sebab itu, dia meminta kerja sama operasional yang mencakup Wijaya Karya, Jaya Konstruksi dan Obayashi selaku penyedia jasa konstruksi, serta lainnya, bisa bekerja lebih cepat. “Saya pikir 78 bulan itu terlalu panjang,” kata Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
