REPUBLIKA.CO.ID,BANJARNEGARA – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melakukan peluncuran Desa Antikorupsi di Jawa Tengah, yang dipusatkan di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Kamis (15/12/2022).
Ada 29 Desa Antikorupsi yang dibentuk Gubernur Ganjar, yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Tengah, yang diluncurkan di Desa Sijenggung Kabupaten Banjarnegara, yaitu : Maos Lor, Sudagaran, Tegalsambi, Kemiri Barat, Sumberejo, Sidorejo, Semayu, Tangkil, Ngunut, Banyuurip, Jatilor, Pandansari, Logede, Ngampel Wetan, Jeblog, dan Cemani. Kemudian Desa Jepang, Karangrejo, Kutoharjo, Paninggaran, Bojongnangka, Karangbawang, Karanggedang, Sraten, Sendang, Rembul, Banyubiru, dan Tanurejo.
Peluncuran ini sebagai respon cepat gubernur Ganjar Pranowo atas program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, KPK juga telah menobatkan Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang dengan predikat terbaik Desa Antikorupsi tingkat nasional.
Gubernur Ganjar mengatakan, 29 desa di Jawa Tengah tersebut memiliki komitmen kuat untuk mendukung dan berperan langsung dalam pemberantasan korupsi. Di antaranya dengan menerapkan sistem transparansi anggaran, kemudahan pelayanan pada masyarakat, serta digitalisasi layanan.
“Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada para kepala desa yang telah menyambut dengan baik. Sebanyak 29 yang sudah kita luncurkan hari ini,” kata Ganjar dalam rilis yang diterima Republika, Jumat (16/12/22).
Gubernur berharap, ke depan 29 Desa Antikorupsi tersebut juga bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Jateng, sehingga nantinya 7.809 desa di Jateng semuanya bisa didorong jadi Desa Antikorupsi. “Kita kick off di Banjarnegara dengan satu harapan kalau tahun depan KPK menggelar percontohan di seluruh Indonesia, kita sudah punya contoh yang real,” katanya.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengapresiasi gerak cepat gubernur terhadap program Desa Antikorupsi. Respons cepat Ganjar ini diharapkan bisa mendorong provinsi-provinsi lain.
“Saya mengapresiasi karena program tahun 2023 ternyata 2022 sudah mulai. Ini menjadi trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga. Saat ini sudah ada 11 provinsi yang ada Desa Antikorupsi," kata Wawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
