REPUBLIKA.CO.ID, CHICAGO -- FBI telah memperkenalkan sistem yang dirancang untuk memantau dan mencatat kejahatan kebencian. Pejabat dari Komite Anti-Diskriminasi Arab Amerika menyampaikan sistem tersebut masih dirancang dan terus berkembang.
FBI telah mengumpulkan data dari negara bagian dan mendokumentasikan insiden kejahatan rasial sejak 1991. Chris Habiby, direktur urusan pemerintah dan advokasi ADC mengatakan, FBI pada 2021 memperkenalkan Sistem Pelaporan Berbasis Insiden Nasional (NIBRS), untuk mempermudah pencatatan kejahatan rasial secara konsisten dan memberikan pandangan yang lebih jelas dan akurat tentang masalah di seluruh negeri.
Namun, otoritas penegak hukum di beberapa yurisdiksi utama di negara bagian dengan populasi Arab Amerika yang besar belum mulai menggunakan NIBRS. Diperkirakan 56 persen kejahatan kebencian tidak dilaporkan kepada pihak berwenang sama sekali, sehingga mempertanyakan data statistik FBI terbaru.
"Laporan statistik kejahatan kebencian tahun ini tidak lengkap dan tidak dapat diandalkan dan kita tidak boleh membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya," kata Habiby, seperti dilansir Arab News, Rabu (14/12/2022).
Menurut dia, seharusnya data tersebut fokus pada setiap komunitas yang menjadi sasaran kekerasan kebencian dan bekerja untuk memastikan pelaporan yang lengkap dan akurat di tahun-tahun mendatang. "Kita juga harus berupaya membuat pelaporan kejahatan kebencian oleh lembaga penegak hukum di seluruh negeri menjadi wajib," katanya.
Menurut laporan FBI, 7.303 insiden kejahatan rasial dilaporkan pada 2021. Dari jumlah tersebut, jumlah terbesar insiden berdasarkan ras, etnis, atau keturunan (2.233) terjadi terhadap orang kulit hitam. Ada 324 insiden anti-Yahudi, yang merupakan jumlah terbesar berdasarkan agama.
Laporan tersebut mencakup 75 insiden kebencian anti-Arab dan 96 insiden yang menargetkan umat Islam, tetapi Habiby mengatakan angka tersebut jauh di bawah angka sebenarnya. "Masalahnya saat ini masih banyak instansi yang belum memenuhi NIBRS sehingga datanya tidak masuk dalam laporan yang dirilis," jelasnya.
Dia menambahkan, ada lebih dari 18 ribu lembaga penegak hukum di negara ini dan sepertiga dari mereka tidak melaporkan apapun ke sistem yang baru. "Kita berbicara tentang hampir, pada dasarnya, seluruh negara bagian Florida dan California tidak memiliki data yang dilaporkan. Kota New York, Chicago, dan Phoenix tidak memiliki data yang dilaporkan dan kami tahu ada banyak kejahatan rasial yang terjadi di yurisdiksi tersebut."
Selain itu mereka juga belum mentransfer data ke NIBRS. Terlebih, untuk tetap seragam, FBI tidak memasukkan data mereka dalam laporan yang dirilis. Karena itu dia menilai data dalam sistem tersebut tidak dapat diandalkan.
Masalahnya diperparah dengan kurangnya pelaporan kejahatan rasial kepada penegak hukum. "Kami harus memperhitungkan bahwa Departemen Kehakiman memperkirakan bahwa 56 persen dari semua kejahatan rasial tidak dilaporkan, jadi jumlah yang kami lihat sudah lebih rendah dari kenyataan," katanya.
Menurut Institut Amerika Arab, hampir dua pertiga orang Arab di AS tinggal hanya di 10 negara bagian, yaitu Kalifornia, Michigan, New York, Florida, Texas, New Jersey, Illinois, Ohio, Pennsylvania, dan Virginia.
Terlepas dari masalah seputar keterlambatan di antara lembaga penegak hukum dalam mengintegrasikan dengan sistem FBI yang baru, Habiby mengatakan ADC percaya bahwa ketika semua negara bagian dan yurisdiksi memperbarui prosedur mereka dan mulai memasukkan semua data mereka ke dalam NIBRS, itu akan memberikan gambaran yang lebih akurat. Kejahatan kebencian tidak hanya terhadap orang Arab dan Muslim di AS, tetapi semua komunitas.
Direktur Eksekutif Nasional ADC Abed Ayoub mengatakan, komunitas Arab dan Muslim terus menjadi sasaran mereka yang memiliki pandangan anti-Arab, rasis, xenofobia, dan Islamofobia. "ADC telah mulai bekerja untuk memperkuat dan memperluas infrastruktur komunitas nasional untuk secara akurat menangkap dan melaporkan kejahatan dan insiden kebencian anti-Arab dan anti-Muslim secara nasional," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
