Rabu 14 Dec 2022 18:55 WIB

Iran Kemungkinan akan Disingkirkan dari Badan Perempuan PBB

Dukungan untuk menyingkirkan Iran dari ECOSOC terus meningkat

Rep: Dwina Agustin/ Red: Esthi Maharani
Logo ECOSOC
Foto: https://www.facebook.com/UNECOSOC
Logo ECOSOC

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Iran tampaknya akan dikeluarkan dari badan perempuan Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (13/12/2022), Pertimbangan ini menyoroti kebijakan yang bertentangan dengan hak-hak perempuan dan anak perempuan.

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) yang beranggotakan 54 anggota akan memberikan suara pada resolusi yang dirancang Amerika Serikat (AS). Resolusi ini berisikan keputusan untuk menghapus segera Teheran dari Komisi Status Perempuan untuk sisa masa jabatan 2022-2026.

Komisi Status Perempuan yang beranggotakan 45 anggota menyelenggarakan pertemuan tahunan setiap Maret dan bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan. Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters, bahwa mereka secara konsisten melihat dukungan yang meningkat untuk menyingkirkan Iran.

Iran bersama 18 negara lain berargumen dalam surat kepada ECOSOC pada Senin (12/12/2022), bahwa pemungutan suara tidak diragukan lagi akan menciptakan preseden yang tidak diinginkan. Hanya lima penandatangan surat yang saat ini menjadi anggota ECOSOC dan dapat memberikan suara pada Rabu.

"Pada akhirnya akan mencegah negara-negara anggota lainnya dengan budaya, kebiasaan dan tradisi yang berbeda ... untuk berkontribusi pada kegiatan semacam itu di Komisi," ujar surat tersebut.

Surat itu mendesak anggota untuk memberikan suara menentang langkah AS untuk menghindari tren baru untuk mengusir negara berdaulat dan dipilih secara sah dari badan mana pun dalam sistem internasional. "Jika pernah dianggap tidak nyaman dan mayoritas tidak langsung dapat diamankan untuk memaksakan manuver semacam itu," katanya.

Kerusuhan nasional meletus di Iran tiga bulan lalu setelah kematian perempuan Kurdistan berusia 22 tahun bernama Mahsa Amini. Dia ditangkap oleh polisi moral yang menegakkan undang-undang kode pakaian wajib di Iran.Demonstrasi telah berubah menjadi pemberontakan rakyat dari semua lapisan masyarakat dan merupakan salah satu tantangan legitimasi paling signifikan bagi elit ulama Syiah sejak Revolusi Islam 1979. Iran menyalahkan musuh asing dan agennya atas kerusuhan itu.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement