REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid menanggapi pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meminta pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dipikirkan ulang. Menurutnya, pernyataan pria yang akrab disapa Bamsoet itu tidaklah bijaksana.
"Sebagai Ketua MPR RI beliau harus menjadi the guardian of constitution, penjaga konstitusi, suara nurani, dan akal sehat bangsa harus dijaga oleh MPR RI," ujar Kholid lewat pesan singkat, Ahad (11/12/2022).
Sebagai Ketua MPR juga tak tepat menyinggung kembali masa perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya tegas dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bahwa wacana tersebut melanggar konstitusi.
"Tidak boleh ada sedikitpun celah untuk membuka peluang munculnya agenda peundaan pemilu, perpanjangan periode kekuasaan presiden dan wakil presiden, atau isu-isu lain yang justru melemahkan komitmen ketaatan kita kepada konstitusi, demokrasi dan reformasi," ujar Kholid.
PKS berharap, pesan politik yang diangkat oleh pimpinan MPR menunjukan sikap negarawan. Bukan malah sikap pragmatis atau oportunis. "Semoga demokrasi kita tetap terawat dan terjaga on the track sesuai cita-cita reformasi," ujar Kholid.
"Solusi menghangatnya suhu politik bukan dengan penundaan pemilu atau perpanjangan kekuasaan, tapi solusinya adalah politik diarahkan kepada adu gagasan dan kebijakan," sambungnya.
Ketua DPP Partai Nasdem, T. Taufiqulhadi meyakini bahwa pemilu akan berlangsung sesuai jadwal pada 2024 mendatang. Menurutnya, akan lebih banyak mudaratnya apabila pemilu harus diundur.
"Pemilu akan dilaksanakan pada saatnya sesuai jadwal, yaitu tahun 2024. Melaksanakan pemilu sesuai dengan jadwal adalah kehendak rakyat yang harus dilaksanakan oleh negara,” kata Taufiq, Ahad (11/12/2022).
“Saya merasa yakin bahwa semua pihak ingin pemilu dilaksana sesuai jadwal,” tegasnya.
Memang kata dia, ada beberapa pihak yang berupaya untuk mengingatkan tentang baik buruknya pemilu sesuai jadwal yaitu pada 2024. Setelah ditinjau dari sisi baik dan buruknya, kata dia, ternyata apabila pemilu ditunda justru lebih banyak mudaratnya.
“Dari tinjauan banyak pihak ternyata pemilu ditinjau kembali ternyata lebih banyak mudharatnya. Dalam konteks pembangunan politik pun, dengan ditunda pemilu berarti akan menjegal upaya konsolidasi demokrasi di negara ini,” terang Taufiq.
Padahal, sejauh ini, kata Taufiq, banyak pihak dan pengamat internasional yang memberi acungan jempol sehubungan dengan praktek demokrasi di Indonesia. Praktek politik di Indonesia sejauh dianggap nyaris sesuai dengan pedoman praktik politik demokratis di negara maju.
Adapun, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan mencurigai, adanya pihak-pihak yang melakukan upaya tersebut agar terealisasi.
"Banyak kelompok masyarakat mencurigai adanya upaya sistematis akhir-akhir ini dari elemen-elemen kekuasaan untuk melanjutkan masa jabatan Presiden dengan berupaya menunda pemilu ataupun memperpanjang masa jabatan presiden," ujar Irwan lewat keterangannya, Ahad (11/12).
Tegasnya, upaya tersebut merupakan langkah yang menciderai demokrasi di Indonesia. Apalagi jika upaya tersebut hanya dilakukan demi mempertahankan kekuasaan, yang dinilainya sebagai sesuatu yang mengkhianati konsensus reformasi.
"Sebaiknya para penghamba kekuasaan menghentikan rencana jahat menggerogoti demokrasi Indonesia tercinta ini," ujar Irwan.
"Mari kita semua kawal Presiden Jokowi mengakhiri kekuasaan dengan soft landing dan meninggalkan legacy demokrasi yang baik dan diteladani pemimpin berikutnya," sambung anggota Komisi V DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
