Wednesday, 17 Rajab 1444 / 08 February 2023

Calon DPD dari Jawa Timur Harus Kumpulkan 5.000 Dukungan

Jumat 09 Dec 2022 15:07 WIB

Rep: Dadang Kurnia / Red: Ilham Tirta

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Choirul Anam.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Choirul Anam.

Foto: Dadang Kurnia
Pengumpulan dukungan dilakukan menggunakan akun sistem informasi pencalonan.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Choirul Anam menyatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jatim mengambil akun Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Akun Silon nantinya digunakan untuk proses penyampaian dukungan dari para calon, sebagai bukti mereka benar-benar didukung masyarakat.

"Kalau dulu kan (penyerahan dukungan) manual membawa KPP ke Kantor KPU Jatim. Untuk ke depan penyerahan dukungan itu dilakukan melalui Silon, artinya menggunakan online. Yang dilakukan di Kantor KPU hanya penyerahan berkas pencalonan, bukan berkas dukungannya," kata Anam di Surabaya, Jumat (9/12/2022).

Baca Juga

Anam melanjutkan, tahapan penyerahan dukungan dilakukan mulai 16 hingga 29 Desember 2022. Mengingat jumlah penduduk Jatim yang lebih dari 20 juta jiwa, sesuai ketentuan KPU, jumlah dukungan minimal yang harus diperoleh calong anggota DPD dari Jatim sebanyak 5.000 dukungan. Dukungan tersebut harus tersebar minimalnya di 50 persen kabupaten/kota yang ada di Jatim.

"Jadi harus tersebar di 50 persen kabupaten/kota di Jatim. Artinya, kalau di Jatim ada 38 kabupaten/kota dukungan itu harus tersebar minimal di 19 kabupaten/kota," ujarnya.

Anam mengungkapkan, sejauh ini calon anggota DPD yang sudah mengurus akun Silon ada 20 orang. Sebagian besar masih didominasi nama-nama lama meskipun ada beberapa nama baru. Anam melanjutkan, bagi calon anggota DPD yang hendak mendaftar dan menemui kendala, bisa menghubungi helpdesk yang disediakan di Kantor KPU Jatim.

Anam juga menjelaskam, terkait kemungkinan adanya dukungan ganda. Sesuai PKPU, lanjut Anam, ketika ditemukan dukungan ganda nantinya calon yang ketahuan mengkloning jumlah dukungannya bakal dikurangi 50 dukungan.

"Kalau ditemukan misalkan ada dua dukungan itu kemudian kita lakukan proses klarifikasi. Bukan yang lebih dulu melaporkan itu yang diakui. Tetap kita klarifikasi kepada yang bersangkutan apakah dia mendukung si A atau si B, nanti ada surat pernyataan," kata Anam.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA