Wednesday, 17 Rajab 1444 / 08 February 2023

Merujuk Survei, Ketua MPR Bertanya 'Apakah Publik Ingin Terus Dipimpin Jokowi'?

Kamis 08 Dec 2022 15:23 WIB

Red: Andri Saubani

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Berdasarkan hasil survei terbaru Poltracking Indonesia, mayoritas publik menyatakan puas atas kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. (ilustrasi)

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Berdasarkan hasil survei terbaru Poltracking Indonesia, mayoritas publik menyatakan puas atas kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. (ilustrasi)

Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Survei Poltracking menghasilkan mayoritas publik puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Febryan A

Poltracking Indonesia hari ini merilis hasil survei terkait evaluasi kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menjelang berakhirnya 2022. Hasilnya, mayoritas publik menyatakan puas dengan dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di angka 73,2 persen.

Baca Juga

Sebanyak 20,4 persen menyatakan sangat puas dan 52,8 persen menjawab cukup puas. Adapun 19,0 persen menyatakan tidak puas, yang terbagi menjadi kurang puas (16,3 persen) dan sangat tidak puas (2,7 persen). Sebanyak 7,8 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

"Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin sempat mengalami fluktuasi, tetapi sepanjang tahun 2022 relatif terus mengalami peningkatan, seperti terlihat dalam tren temuan survei Poltracking, pada Mei 59,6 persen, Agustus 66,2 persen, dan November 73,2 persen," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR dalam rilis daringnya, Kamis (8/12/2022).

Poltracking Indonesia juga membagi tingkat kepuasannya berdasarkan individu Jokowi dan Ma'ruf. Sebanyak 73,5 persen menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi, terbagi atas sangat puas (18,2 persen) dan cukup puas (55,3 persen). Sementara, publik yang merasa tidak puas, gabungan dari kurang puas dan sangat tidak puas sebesar 18,7 persen. 

Kepuasan kinerja Ma'ruf lebih rendah daripada Jokowi, meskipun mayoritas publik puas terhadapnya, yakni sebesar 64,7 persen. Sebesar 28,6 persen lainnya menyatakan tak puas, yang merupakan gabungan dari sangat tidak puas dan kurang puas.

"Tingkat kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat mengalami fluktuasi, tetapi sepanjang tahun 2022 relatif terus mengalami peningkatan, seperti terlihat dalam tren temuan survei Poltracking, pada Mei 56,0 persen, Agustus 58,3 persen, dan November 64,7 persen," ujar Hanta.

Poltracking memisahkan kinerja pemerintahan di tujuh sektor, yakni pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, politik dan stabilitas nasional, ekonomi, dan penegakan hukum. Tertinggi, 78,5 persen publik menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di sektor pendidikan.

Posisi kedua di bidang kesehatan, yakni sebesar 77,9 persen. "Publik yang merasa puas, gabungan sangat puas dan cukup puas, terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin di bidang pendidikan 78,5 persen. Sementara publik yang merasa tidak puas, gabungan dari kurang puas dan sangat tidak puas 16,8 persen," ujar Hanta.

Selanjutnya adalah sosial-budaya (73,7 persen), pertahanan dan keamanan (73,1 persen), politik dan stabilitas nasional (70,3 persen), dan ekonomi (64,5 persen. Terakhir adalah kepuasan publik di sektor penegakan hukum, yakni sebesar 62,9 persen.

"Sementara publik yang merasa tidak puas (di bidang penegakan hukum), gabungan dari kurang puas dan sangat tidak puas sebesar 29,0 persen," ujar Hanta.

Kemudian, Poltracking Indonesia menanyakan kepada publik apa saja program pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Tertinggi adalah program bantuan langsung tunai (BLT) sebesar 28,9 persen.

Selanjutnya, Kartu Indonesia Sehat (9,9 persen), pembangunan jalan tol (7,8 persen), Kartu Pra Kerja (7,5 persen), Kartu Indonesia Pintar (6,2 persen), dan realisasi dana desa (2,5 persen). Lalu ada pembagian sertifikat tanah (2,4 persen), penanganan pandemi (1,6 persen), pembangunan bendungan (1,0 persen), dan pembangunan kawasan ekonomi khusus (0,8 persen).

Mayoritas publik sendiri percaya terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, yakni sebesar 73,7 persen. Angka 73.7 persen itu terbagi atas 19,3 persen yang menyatakan sangat percaya dan 54,4 persen menjawab cukup percaya. Sedangkan 18,3 persen menyatakan tidak percaya, yang terbagi menjadi kurang percaya (15,1 persen) dan sangat tidak percaya (3,2 persen).

"Publik yang mengatakan percaya (gabungan sangat percaya dan cukup percaya) terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin 73,7 persen," ujar Hanta.

Poltracking Indonesia melakukan survei dengan wawancara tatap muka pada 21 hingga 27 November 2022. Jumlah responden sebanyak 1.220, dengan metode sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun surveyor minimal adalah mahasiswa yang sudah mendapatkan pelatihan survei.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA