Wednesday, 17 Rajab 1444 / 08 February 2023

Kejar Target Turunkan Stunting, Ini Strategi BKKBN

Rabu 07 Dec 2022 09:39 WIB

Rep: dian fath risalah/ Red: Hiru Muhammad

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebutkan Diperlukan kerja sama yang sangat luas serta data yang lebih akurat dalam penanganan stunting di Indonesia.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebutkan Diperlukan kerja sama yang sangat luas serta data yang lebih akurat dalam penanganan stunting di Indonesia.

Foto: istimewa
BKKBN menggandeng Tanoto Foundation dengan mengeluarkan RAN PASTI

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat  dari total penduduk Indonesia berjumlah 273,8 juta jiwa (2021), terdapat sekitar 21,8 juta anak berusia di bawah lima tahun (balita). Anak-anak ini merupakan generasi kunci yang diharapkan menjadi sumber daya manusia unggul dan berkualitas untuk melanjutkan pembangunan pada saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan di tahun 2045.

Untuk mewujudkan generasi berkualitas dan unggul tersebut dibutuhkan dukungan kebijakan kuat dari berbagai pihak. Seperti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting. 

Baca Juga

Hal itu ditindaklanjuti BKKBN dengan mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) sebagai acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kerangka yang digunakan dalam RAN PASTI berfokus pada tiga (3) pendekatan yaitu pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting.

Sebagai media refleksi implementasi RAN PASTI dalam periode satu tahun terakhir, BKKBN bekerja sama dengan Tanoto Foundation kembali mengadakan Forum Nasional Stunting 2022 dengan tema Bergerak Bersama Garda Terdepan dalam Pendampingan Keluarga untuk Percepatan Penurunan Stunting, pada Selasa, 6 Desember 2022 di Jakarta.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebutkan  perkembangan penerapan program penurunan stunting setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yaitu kegiatan tambahan pada 2022, di antaranya adalah penyediaan data keluarga berisiko stunting. Kegiatan lainnya adalah praktik Tim pendamping keluarga, khususnya bagi keluarga berisiko stunting, serta penyediaan pendampingan terhadap semua calon pengantin sebelum memasuki usia subur.

Dalam beberapa tahun belakangan, penurunan prevalensi stunting belum pernah melebihi 2 persen per tahun. Kendati demikian, diupayakan pada 2022 ini, prevalensi stunting menurun hingga 3 persen. "Di tahun 2022 ini, diharapkan optimalisasi penurunan bisa mencapai 3 persen. Sehingga, 2024 bisa mencapai 14 persen," harapnya.

Saat ini Indonesia masih mengejar prevalensi stunting 14 persen pada 2024. Di sisa waktu yang hanya dua tahun ini, Hasto pun meminta untuk memanfaatkan seluruh komponen pentahelix secara masif.

Diperlukan kerja sama yang sangat luas serta data yang lebih akurat dalam penanganan stunting di Indonesia. "Ke depan kami akan tingkatkan data stunting agar lebih presisi. Sehingga ketika ada alokasi anggaran stunting, itu benar-benar tepat sasaran ke keluarga yang stunting," kata Hasto.

Hasto menambahkan, perhatian pemerintah terhadap 12 provinsi prioritas perlu dipantau dan dikawal dengan baik dan sistematis yang mlibatkan secara aktif semua level TPPS, hingga desa/kelurahan. Pengawalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menjadi tugas bersama yang tidak mudah.

“Namun kita juga tidak boleh lengah dengan 22 provinsi lainnya, yang kemungkinan secara random akan ada kabupaten/kota yang justru meningkat angka stuntingnya. Ada beberapa agenda strategis yang dapat kita manfaatkan bersama di tingkat pusat, yaitu Rakor TPPS Semester II yang rencananya akan dilaksanakan pada tgl 13 Desember 2022,” ungkapnya

Global CEO Tanoto Foundation J. Satrijo Tanudjojo mengatakan berkomitmen penuh untuk terus mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam percepatan penurunan stunting. Sejak 2021, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Tanoto Foundation telah bekerja sama untuk mengembangkan program percepatan penurunan stunting berbasis keluarga.

Dengan dibentuknya Tim Pendamping Keluarga yang diprakarsai oleh BKKBN, pendampingan terhadap keluarga berisiko mempunyai anak stunting akan menjadi lebih terarah dan tepat. "Kami yakin TPK sebagai garda terdepan mempunyai peran penting dalam pengambilan langkah preventif dan promotif, serta pemberian rujukan untuk mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan," ujar Satrijo. 

Tanoto Founation merupakan organisasi filantropi independen di bidang Pendidikan yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada tahun 1981 dengan keyakinan bahwa setiap individu harus mempunyai kesempatan untuk mewujudkan potensinya secara penuh.

 

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA