Tuesday, 16 Rajab 1444 / 07 February 2023

Forum Masyarakat Sipil dan Media Awali Rangkaian BDF ke-15

Selasa 06 Dec 2022 23:15 WIB

Rep: Fergi Nadira B/ Red: Esthi Maharani

Media gathering Kemenlu RI tentang penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) dan tentang konferensi pendidikan perempuan Afghanistan, Jumat (2/12/2022)

Media gathering Kemenlu RI tentang penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) dan tentang konferensi pendidikan perempuan Afghanistan, Jumat (2/12/2022)

Foto: Republika/Fergi Nadira
Masyarakat sipil dan media diberi kesempatan untuk membahas demokrasi secara total

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG, BALI - Forum Masyarakat Sipil dan Media/Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) ke-5 resmi dibuka, Selasa (6/12/2022). Forum ini merupakan rangkaian pembuka dari Forum Demokrasi Bali/Bali Democracy Forum (BDF) ke-15 pada Kamis (9/12/2022).

"Kami menyelenggarakan forum sebagai platform bagi masyarakat sipil dan media untuk membahas demokrasi secara total, baik sebagai konsep maupun masuk ke sistem pemerintahan," ujar Juru Bicara dan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dalam pembukaannya di Bali, Selasa.

Faizasyah mengatakan, BSCMF merupakan forum untuk bertukar pandangan tentang tantangan yang menghadang demokrasi.  Menurutnya, sangat penting ketika membahas demokrasi dari perspektif media dan masyarakat sipil dari lintas daerah.

"Saya yakin kita akan mendengar spektrum perspektif apa ketika kita akan membahas tema demokrasi dalam kepemimpinan dan solidaritas dunia yang terus berubah," katanya.

Faizasyah mengatakan gejolak dunia beserta tantangannya mempengaruhi fondasi demokrasi dan kemanusiaan. Ancaman eksistensial yang luas yang disebabkan oleh bencana buatan manusia seperti perang hingga bencana global akibat perubahan iklim, turut melatarbelakangi forum-forum dunia untuk lebih mempererat kolaborasi.

"Bahkan dunia menghadapi penggelinciran dan kemunduran serta komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030," katanya.

Begitupun imbas kepda demokrasi. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan kerja sama dan tata kelola internasional internasional untuk memastikan demokrasi rakyat.l terpenuhi.

Pada forum dua hari ini, Kemenlu mengajak leserta dsri berbagai negara, Civil Society Organizations (CSOs), media, dan akademisi untuk membahas demokrasi agar menjadi tukar pengalaman dan best practice.

"Poin pertama adalah inklusivitas. Demokrasi bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai dan untuk proses demokrasi kita perlu memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan melawan intoleransi dan diskriminasi," jelas Faizasyah.

Menurutnya legitimasi dan relevansi demokrasi juga dinilai antara lain dari kemampuannya menyediakan akses yang adil dan merata terhadap barang publik seperti ketahanan pangan dan energi serta kesehatan. Oleh karena itu, harus ada pembahasan tentang bagaimana praktik good governance yang berpedoman dengan nilai demokrasi.

Poin kedua mengenai tujuan forum ini adalah karena adanya kebutuhan untuk memperkuat kepemimpinan demokratis melalui dialog dan membangun stabilitas. Ia menjelaskan bahwa tiap negara memiliki kepentingan dan kebutuhan nasional masing-masing sehingga selalu ada potensi konflik kepentingan antar negara.

"Oleh karena itu, kita perlu mempromosikan kepemimpinan demokratis yang dapat menjembatani perbedaan kepentingan," kata dia.

"Kami juga melayani tanggung jawab yang sama untuk mempromosikan tata kelola global yang lebih demokratis," tuturnya.

Ketiga, ada kebutuhan untuk mendorong semangat solidaritas karena ini penting menilik gangguan global yang disebabkan oleh pandemi dan ketidakpastian global yang sedang berlangsung. Solidaritas dapat diterjemahkan menjadi upaya dan tindakan untuk membentuk tata kelola global yang menjamin akses publik untuk semua dan tidak ada yang tertinggal. 

"Dalam kaitan ini, kita harus membahas tujuan demokrasi, dan semangat solidaritas dapat mendorong donasi dan empati di antara masyarakat dan isu di tengah lanskap global yang terus berubah," katanya.

Rangkaian BDF terdiri dari beberapa forum yang telah hingga Desember pada acara puncak. Rangkaian akan ditutup dengan penyelenggaraan BDF ke-15 pada Desember 2022.

Tema BDF ke-15 tahun ini  adalah "Democracy Institution Goals, Leadership and Solidarity," yang akan digelar dalam dua sesi pada Kamis (8/12/2022). Faizasyah menjelaskan bahwa BDF merupakan forum yang bertujuan mendorong agar demokrasi tumbuh dari dalam. Ini artinya demokrasi yang tumbuh tidak membeda-bedakan apakah suatu negara sudah menganut demokrasi maupun tidak, melainkan pendekatan inklusif dan memberi ruang bagi negara-negara yang bakal hadir.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA