REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin berharap Forum Nasional Stunting tahun 2022 menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi menuju target prevalensi stunting 14 persen pada 2024. Hal tersebut disampikan Wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri Forum Nasional Stunting Tahun 2022 di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Selasa (6/12/2022).
“Kita ingin ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045, Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Harapannya, Indonesia Emas pada gilirannya mampu menjelma menjadi realitas. Oleh karenanya, Forum Nasional Stunting Tahun 2022 ini menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi. Waktu menuju target 14% hanya tersisa kurang dari dua tahun,” kata wapres dalam sambutannya.
Menurut Wapres, selama empat tahun terakhir upaya percepatan penurunan stunting telah diarahkan untuk mencapai target prevalensi 14% pada tahun 2024. “Upaya ini bukan semata tentang penurunan angka prevalensi, melainkan juga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya kita saat ini akan menentukan mutu generasi penerus bangsa, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan Indonesia di masa depan,” ujar wapres yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional.
Lebih jauh wapres mengatakan masih terjadi beberapa persoalan di lapangan, khususnya hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas yang sudah dilakukan bersama oleh kementerian dan lembaga. Pertama, terkait tata kelola, pelaksanaan intervensi spesifik, dan intervensi sensitif. Masalah besar dalam tata kelola adalah koordinasi.
“Saya minta koordinasi antarlembaga di semua tingkatan pemerintahan ini dapat dibenahi. Para gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, camat, kepala desa, dan lurah saya minta untuk memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya,” tegasnya.
Masalah lainnya menurut Ma’ruf Amin adalah pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat. Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antarpelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan.
“Banyak kader yang secara sukarela bekerja di lapangan. Kader-kader ini tentu membutuhkan pengoordinasian dan pembagian peran yang baik. Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi,” ujar dia.
Ma’ruf Amien menyebutkan Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas, dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat diandalkan dalam percepatan penurunan stunting.
“Oleh karena itu, saya minta kepada kementerian dan lembaga yang secara struktural mempunyai kader di lapangan, para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah untuk menguatkan pengoordinasian para penggiat di lapangan, meningkatkan kapasitas, dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugasnya,” kata Ma’ruf Amin seraya menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam menurunkan prevalensi stunting.
Mengakhiri sambutannya, wapres mengajak segenap garda terdepan implementasi stunting untuk bekerja bersama sebagai upaya menurunkan stunting. Forum Nasional Stunting (FNS) tahun 2022 diharapkan meningkatkan komitmen kepala daerah dalam kebijakan anggaran program untuk percepatan penurunan stunting, meningkatkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Dalam kegiatan ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Tanoto Foundation untuk meningkatkan efektivitas intervensi gizi spesifik dan sensitif dan penetapan sasaran keluarga berisiko stunting. Dalam sambutannya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan laporan kepada Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin terkait progres percepatan penurunan stunting nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
