Sejumlah pasal di RKUHP dianggap membungkam kebebasan berpendanpat warga.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah aksi penolakan terhadap Rancangan KUHP Anggota DPR RI menggelar Rapat Paripurna DPR yang mengesahkan RUU tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.
