REPUBLIKA.CO.ID, TEHRAN — Iran akhirnya membubarkan polisi moral, setelah lebih dari dua bulan berlangsungnya protes dengan banyak korban jiwa. Aksi protes dipicu penangkapan Mahsa Amini (22) karena diduga melanggar aturan berpakaian wanita yang ketat di Iran.
Mahsa Amini meninggal dunia pada 16 September, tiga hari setelah penangkapannya oleh polisi moral di Teheran. Aksi protes digelar dan diberi label "kerusuhan" oleh pihak berwenang Iran.
"Polisi moral tidak ada hubungannya dengan peradilan dan telah dihapuskan,”kata Jaksa Agung Mohammad Jafar Montazeri dilansir Arab News, Senin (5/12/2022).
Komentarnya muncul di sebuah konferensi agama di mana dia menanggapi seorang peserta yang bertanya “mengapa polisi moral ditutup,” kata laporan itu
Polisi moral dikenal secara resmi sebagai Gasht-e Ershad atau “Patroli Bimbingan” yang didirikan di bawah presiden garis keras Mahmoud Ahmadinejad. Polisi moral menyebarkan budaya kesopanan dan hijab atau penutup kepala bagi wanita. Unit-unit tersebut mulai berpatroli pada 2006.
Pengumuman penghapusan mereka datang sehari setelah Montazeri mengatakan, "baik parlemen maupun peradilan sedang bekerja (dalam masalah ini)" apakah undang-undang yang mewajibkan perempuan untuk menutupi kepala mereka perlu diubah.
Presiden Ebrahim Raisi mengatakan dalam komentar yang disiarkan televisi hari Sabtu, yayasan republik dan Islam Iran secara konstitusional mengakar “tetapi ada metode penerapan konstitusi yang bisa fleksibel
Jilbab menjadi wajib empat tahun setelah revolusi 1979 yang menggulingkan monarki yang didukung AS dan mendirikan Republik Islam Iran.
Polisi moral awalnya mengeluarkan peringatan sebelum mulai menindak dan menangkap perempuan 15 tahun lalu.
Wakil regu biasanya terdiri atas pria berseragam hijau dan wanita yang mengenakan cadar hitam, pakaian yang menutupi kepala dan tubuh bagian atas. Peran unit berkembang, tetapi selalu kontroversial bahkan di antara kandidat yang mencalonkan diri sebagai presiden.
Norma pakaian berangsur-angsur berubah, terutama di bawah mantan presiden moderat Hassan Rouhani, ketika melihat wanita dengan jeans ketat dengan jilbab longgar berwarna-warni menjadi hal yang biasa. Namun pada Juli tahun ini penggantinya, Raisi yang ultra-konservatif, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk menegakkan hukum jilbab.
Raisi pada saat itu menuduh “musuh Iran dan Islam telah menargetkan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat dengan menyebarkan korupsi.”
Meskipun demikian, banyak wanita yang terus melanggar aturan, membiarkan jilbab mereka jatuh ke bahu atau mengenakan celana ketat, terutama di kota besar dan kecil.
Saingan regional Iran, Arab Saudi, juga mempekerjakan polisi moralitas untuk menegakkan aturan berpakaian wanita dan aturan perilaku lainnya. Sejak 2016, kekuatan di sana telah dikesampingkan karena desakan kerajaan Muslim Sunni untuk menghilangkan citra kerasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
