Wednesday, 10 Rajab 1444 / 01 February 2023

Iran Bubarkan Polisi Moralitas

Ahad 04 Dec 2022 19:48 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Teguh Firmansyah

Pada hari Senin, 19 September 2022, foto yang diambil oleh individu yang tidak dipekerjakan oleh Associated Press dan diperoleh AP di luar Iran, sepeda motor polisi dan tempat sampah dibakar saat protes atas kematian Mahsa Amini, 22 -wanita berusia tahun yang telah ditahan oleh polisi moral bangsa, di pusat kota Teheran, Iran. Pertemuan massal spontan hingga demonstrasi yang tersebar terus-menerus telah berlangsung di tempat lain di Iran, ketika protes nasional atas kematian seorang wanita muda dalam tahanan polisi moral memasuki minggu keempat mereka.

Pada hari Senin, 19 September 2022, foto yang diambil oleh individu yang tidak dipekerjakan oleh Associated Press dan diperoleh AP di luar Iran, sepeda motor polisi dan tempat sampah dibakar saat protes atas kematian Mahsa Amini, 22 -wanita berusia tahun yang telah ditahan oleh polisi moral bangsa, di pusat kota Teheran, Iran. Pertemuan massal spontan hingga demonstrasi yang tersebar terus-menerus telah berlangsung di tempat lain di Iran, ketika protes nasional atas kematian seorang wanita muda dalam tahanan polisi moral memasuki minggu keempat mereka.

Foto: AP Photo
Polisi moralitas pertama kali dibentuk di era Ahmadinejad.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran telah membubarkan polisi moralitas setelah lebih dari dua bulan terjadi aksi protes nasional yang dipicu oleh penangkapan seorang wanita Kurdi, Mahsa Amini (22 tahun). Amini ditangkap oleh polisi moral karena diduga melanggar aturan berpakaian yang ketat di Iran.

 "Polisi moralitas tidak ada hubungannya dengan peradilan, dan telah dihapuskan," kata Jaksa Agung Mohammad Jafar Montazeri seperti dikutip oleh kantor berita ISNA, Ahad (4/12).

Baca Juga

ISNA melaporkan, jaksa agung membuat pernyataan itu dalam sebuah konferensi agama. Saat itu, dia menanggapi seorang peserta yang bertanya tentang alasan polisi moralitas ditutup.

Polisi moralitas yang secara resmi dikenal sebagai Gasht-e Ershad atau “Patroli Bimbingan”, didirikan di bawah presiden garis keras Mahmoud Ahmadinejad. Polisi moralitas dibentuk untuk menyebarkan budaya kesopanan dan penggunaan jilbab bagi perempuan. Unit ini mulai berpatroli pada 2006.

Pengumuman penghapusan polisi moralitas muncul sehari setelah Montazeri mengatakan, parlemen maupun pengadilan sedang berupaya untuk memutuskan masalah penghapusan tersebut.

Presiden Ebrahim Raisi pada Sabtu (3/12) mengatakan, Iran secara konstitusional mengakar. Tetapi ada metode penerapan konstitusi yang bisa fleksibel.

Jilbab menjadi aturan wajib empat tahun setelah revolusi 1979 yang menggulingkan monarki yang didukung AS dan mendirikan Republik Islam Iran. Polisi moralitas awalnya mengeluarkan peringatan sebelum mulai menindak dan menangkap perempuan 15 tahun lalu.

Polisi moralitas biasanya terdiri dari pria berseragam hijau dan wanita yang mengenakan cadar hitam. Peran unit polisi moralitas kemudian  berkembang, tetapi selalu kontroversial.

Norma berpakaian di Iran berangsur-angsur berubah, terutama di bawah mantan Presiden moderat Hassan Rouhani. Banyak wanita Iran menggunakan celana jeans ketat dengan jilbab longgar berwarna-warni.

Namun pada Juli tahun ini, Presiden Raisi yang merupakan seorang ultra-konservatif, menyerukan mobilisasi semua lembaga negara untuk menegakkan hukum jilbab. Raisi pada saat itu menuduh bahwa, musuh Iran dan Islam telah menargetkan nilai-nilai budaya dan agama masyarakat dengan menyebarkan korupsi. Kendati demikian, banyak wanita yang terus melanggar aturan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA