Sunday, 14 Rajab 1444 / 05 February 2023

Raisi: Iran Miliki Konstitusi Paling Progresif di Dunia

Ahad 04 Dec 2022 12:22 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Friska Yolandha

 Presiden Iran Ebrahim Raisi berbicara kepada orang banyak selama demonstrasi tahunan di depan bekas Kedutaan Besar AS di Teheran, Iran, Jumat, 4 November 2022. Iran pada hari Jumat menandai pengambilalihan Kedutaan Besar AS di Teheran pada 1979 saat teokrasinya menghadapi protes nasional setelah kematian seorang wanita berusia 22 tahun yang sebelumnya ditangkap oleh polisi moral negara itu.

Presiden Iran Ebrahim Raisi berbicara kepada orang banyak selama demonstrasi tahunan di depan bekas Kedutaan Besar AS di Teheran, Iran, Jumat, 4 November 2022. Iran pada hari Jumat menandai pengambilalihan Kedutaan Besar AS di Teheran pada 1979 saat teokrasinya menghadapi protes nasional setelah kematian seorang wanita berusia 22 tahun yang sebelumnya ditangkap oleh polisi moral negara itu.

Foto: AP/Vahid Salemi
Iran dinilai dapat mempertahankan sistem yang berkuasa saat protes bergejolak.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Presiden Iran Ebrahim Raisi memuji Iran sebagai penjamin hak dan kebebasan, Sabtu (3/11/2022). Dia menilai Teheran dapat mempertahankan sistem yang berkuasa saat protes anti-pemerintah bergejolak.

"Iran memiliki konstitusi paling progresif di dunia karena mengawinkan cita-cita dengan demokrasi," kata Raisi dalam pidatonya kepada anggota parlemen mengutip seorang pengacara Afrika tak dikenal yang ditemui beberapa tahun lalu.

Baca Juga

"Konstitusi menjamin (keberadaan) sistem Islam," katanya.

Raisi menegaskan, Iran menjamin hak-hak dasar dan kebebasan yang sah. Pernyataan itu sejalan dengan pihak berwenang menyalahkan pemberontakan yang muncul adalah tindakan musuh asing, termasuk Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Israel.

Protes besar yang memasuki bulan ketiga mereka dipicu oleh kematian perempuan Kurdistan berusia 22 tahun bernama Mahsa Amini. Dia meninggal dunia dalam tahanan polisi moralitas yang menegakkan aturan jilbab wajib yang ketat.

Demonstrasi telah berubah menjadi pemberontakan rakyat oleh warga Iran yang marah dari semua lapisan masyarakat. Peristiwa ini merupakan salah satu tantangan paling berani terhadap kepemimpinan ulama sejak revolusi 1979.

Kantor berita pengadilan Mizan mengutip dewan keamanan negara Kementerian Dalam Negeri mengatakan, 200 orang meninggal dalam kerusuhan baru-baru ini. Jumlah ini jauh lebih rendah daripada yang diberikan oleh badan dunia dan kelompok hak asasi.

Komandan senior Pengawal Revolusi Amirali Hajizadeh dikutip mengatakan pada awal pekan, 300 orang, termasuk anggota pasukan keamanan, meninggal dalam kerusuhan baru-baru ini. Sedangkan Ahli independen yang ditunjuk PBB di Iran Javaid Rehman mengatakan, lebih dari 300 orang tewas dalam protes tersebut, termasuk lebih dari 40 anak-anak.

Kelompok HAM HRANA mengatakan, 469 pengunjuk rasa telah meninggal, termasuk 64 anak di bawah umur hingga Jumat (2/12). Sebanyak 61 pasukan keamanan pemerintah juga meninggal dan sebanyak 18.210 pengunjuk rasa diyakini telah ditangkap.

Seorang ulama Muslim Sunni Baluch terkemuka Molavi Abdolhamid menyerukan diakhirinya represi protes melalui penangkapan dan pembunuhan. Dia meminta referendum untuk mengubah sistem pemerintahan Iran. "Protes rakyat menunjukkan bahwa kebijakan selama 43 tahun terakhir menemui jalan buntu," ujarnya akhir November lalu.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA