Monday, 15 Rajab 1444 / 06 February 2023

21 negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN

Sabtu 03 Dec 2022 11:54 WIB

Red: Dwi Murdaningsih

investasi untuk pembangunan/Ilustrasi

investasi untuk pembangunan/Ilustrasi

Pemerintah menargetkan 80 persen persen pembiayaan berasal dari investor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengungkapkan 21 negara Uni Eropa tertarik untuk berinvestasi di IKN. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan ketertarikan negara-negara Uni Eropa pada pembangunan IKN akan ditindaklanjuti dengan serius.

"Agar harapan pemerintah 80 persen pembiayaan berasal dari investor terpenuhi," ucap dia, melalui keterangan pers, Sabtu (3/12/2022).

Baca Juga

Otorita IKN melakukan pertemuan dengan perwakilan dari 21 negara Uni Eropa. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe dan Sekretaris Otorita IKN Jaka Santoso.

Sementara perwakilan dari Uni Eropa di antaranya Italia, Polandia, Belgia, Hungaria, Rumania, Swedia, dan negara-negara lainnya. Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengungkapkan Pemerintah Finlandia dan Pemerintah Spanyol berminat bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan IKN.

Pemerintah Finlandia dan Spanyol bertemu dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono untuk membahas kerja sama pembangunan IKN. IKN menyambut baik negara-negara yang ingin bekerja sama membangun Nusantara. Sebelumnya sudah ada beberapa negara yang menyatakan ingin bekerja sama seperti Korea dan Arab Saudi.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pihaknya terbuka bagi investor mana pun untuk bekerja sama dalam sektor tertentu. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembangunan secara masif di IKN mulai dari pembangunan Kantor Presiden, Kantor Kementerian, hunian untuk pekerja, hingga jalan. Pembangunan infrastruktur dasar ini ditargetkan rampung pada tahun 2024.

Otorita IKN sendiri hingga tahun 2024 berfokus pada pengembangan wilayah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A untuk menjadi kota layak huni dengan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

 

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA