Friday, 5 Rajab 1444 / 27 January 2023

Filipina Berupaya Eksplorasi Minyak dan Gas di Laut China Selatan

Jumat 02 Dec 2022 03:22 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Christiyaningsih

Struktur dan bangunan China di pulau buatan di Fiery Cross Reef di gugusan pulau Spratly di Laut China Selatan terlihat pada Ahad 20 Maret 2022. Filipina eksplorasi migas di Laut China Selatan bahkan tanpa kesepakatan dengan China. Ilustrasi.

Struktur dan bangunan China di pulau buatan di Fiery Cross Reef di gugusan pulau Spratly di Laut China Selatan terlihat pada Ahad 20 Maret 2022. Filipina eksplorasi migas di Laut China Selatan bahkan tanpa kesepakatan dengan China. Ilustrasi.

Foto: AP/Aaron Favila
Filipina eksplorasi migas di Laut China Selatan bahkan tanpa kesepakatan dengan China

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA - Presiden Ferdinand Marcos Jr pada Kamis (1/12/2022) mengatakan Filipina harus menemukan cara untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Laut China Selatan (LCS) bahkan tanpa kesepakatan dengan China. Ia juga menekankan hak negaranya untuk mengeksploitasi cadangan energi di perairan yang diperebutkan.

"Itu hal besar bagi kami, itulah mengapa kami harus berjuang (untuk apa yang menjadi milik kami) dan mengambil keuntungan jika memang ada minyak di sana," kata Marcos.

Baca Juga

Pemerintah pada Juni melakukan pembicaraan menyoal eksplorasi energi bersama antara Manila dan Beijing di LCS. Namun ada kendala konstitusional dan masalah kedaulatan.

"Itu hambatannya, sulit untuk melihat bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Saya kira mungkin ada cara lain sehingga tidak harus G-to-G (government-to-government)," kata Marcos.

 
fnMw8rlitF0

Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai pernyataan presiden Filipina. Pernyataan Marcos muncul setelah menteri luar negerinya mengatakan pada Agustus bahwa Manila terbuka untuk pembicaraan baru dengan China mengenai eksplorasi minyak dan gas dan bahwa kesepakatan dengan China atau negara lain mana pun harus mematuhi undang-undang Filipina.

Filipina sangat bergantung pada bahan bakar impor untuk kebutuhan energinya. Hal ini membuatnya rentan terhadap guncangan pasokan dan kenaikan harga minyak, yang telah membantu mendorong inflasi mendekati level tertinggi dalam 14 tahun terakhir.

Selama kunjungan tiga hari pekan lalu, Wakil Presiden AS Kamala Harris menegaskan komitmen pertahanan Amerika ke Filipina. Harris menegaskan kembali dukungan untuk putusan arbitrase 2016 yang membatalkan klaim luas Beijing di LCS.

Putusan tersebut, yang ditolak oleh China, menyatakan bahwa Filipina memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi cadangan energi di dalam Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil (321 kilometer). "Kami akan memiliki sesuatu yang lebih konkret untuk diumumkan awal tahun depan tentang proposal AS untuk mengakses pangkalan militer Filipina di bawah Enhanched Defence Cooperation Agreement (EDCA) 2014," kata Marcos.

Washington telah mengusulkan penambahan lebih banyak situs ke lima saat ini di bawah EDCA, yang memungkinkan rotasi kapal dan pesawat militer AS di pangkalan yang disepakati bersama. Perusahaan Filipina PXP Energy Corp, yang memegang izin eksplorasi di Reed Bank, wilayah yang disengketakan, telah melakukan pembicaraan dengan China National Offshore Oil Corp tentang usaha patungan. Akan tetapi klaim Manila dan Beijing yang saling bertentangan telah mencegahnya melakukan pengeboran lebih lanjut dan mencapai kesepakatan dengan CNOOC.

 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA