Saturday, 6 Rajab 1444 / 28 January 2023

Jokowi: APBN 2023 Fokus di 6 Kebijakan

Kamis 01 Dec 2022 12:07 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Indira Rezkisari

Presiden Jokowi menyampaikan, APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan.

Presiden Jokowi menyampaikan, APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan.

Foto: Republika/Prayogi
APBN 2023 ditargetkan bekerja sebagai instrumen stabilitas ekonomi negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah telah menyiapkan strategi dan rencana besar dalam menghadapi berbagai tantangan global pada tahun depan. Salah satunya yakni dengan menempatkan APBN 2023 sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, instrumen perlindungan sosial, dan juga mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu, sekali lagi, strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan,” ujar, Jokowi dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, Istana Negara, Kamis (1/12/2022).

Baca Juga

Jokowi pun menyampaikan, APBN 2023 ini akan difokuskan pada enam kebijakan. Yakni pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

“Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” lanjutnya.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di Ibu Kota Nusantara.

Kelima, revitalisasi industri guna mendorong hilirisasi serta keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyerdehanaan regulasi. Jokowi mengatakan, pelaksanaan fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Karena itu, ia meminta seluruh jajarannya baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah agar secara detil melihat rencana belanja.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar belanja anggaran digunakan untuk pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya UMKM. “Juga saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi. Tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri,” jelas dia.

Sementara kepada para kepala daerah, Jokowi meminta agar memperhatikan pergerakan angka inflasi di masing-masing wilayahnya. Ia menekankan, pengendalian inflasi saat ini sangat penting di tengah kondisi ekonomi dunia yang semakin sulit.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA