REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa pemimpin Indonesia selanjutnya harus mampu menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Pendapat itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya pada acara Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (27/11/2-22).
Juru Bicara Nasional Relawan BerkAH, Ikhwanul, mengeklaim, sosok yang dimaksud Presiden Jokowi adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menilai, Airlangga yang juga Ketua Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) telah sukses menunjukkan kinerja, prestasi, dan integritas dalam menjalankan tugas dari Jokowi mengawal Indonesia keluar krisis dan mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi.
"Semua sepakat bahwa stabilitas sosial ekonomi adalah isu yang sangat penting hari ini dan ke depan. Benar apa kata Presiden Jokowi, presiden selanjutnya harus seseorang yang kapabel dalam memimpin dan melanjutkan pembangunan ekonomi," kata Ikhwanul kepada media di Jakarta, Rabu (30/11/2022)
"Dan menurut kami publik semua tahu bahwa kiprah, leadership, dan kapasitas Pak Airlangga yang dipercaya membantu presiden di bidang koordinasi ekonomi adalah sosok yang teruji dan terbukti tangguh dan efektif," Ikhwanul melanjutkan.
Relawan muda Gerakan BerkAH Jakarta, Indhi menambahkan, Airlangga sukses dalam mengkoordinasikan pengawalan ekonomi nasional dan pengendalian pandemi melalui berbagai kebijakan serta vaksinasi yang cepat, juga melalui kebijakan KUR untuk UMKM dan bantuan sosial yang massif. Airlangga menurutnya juga berkontribusi besar untuk kesuksesan Indonesia dalam pelaksanaan KTT G20.
"Pak Airlangga ini sosok yang cerdas, rendah hati, dan fokus menjalankan tugas-tugas negara yang diamanahkan ke beliau. Tidak banyak pencitraan. Pak Airlangga ketua Sherpa Track, yang mana isu-isu dalam G20 dibahas di dalam forum Sherpa Track yang membicarakan isu-isu sosial ekonomi secara strategis dan berdampak positif," jelas Indhi yang juga pegiat komunitas olahraga anak muda ini.
Indhi mencontohkan, kebijakan lainnya yakni program Kartu Prakerja. Dia menilai, Kartu Prakerja bukan hanya memberikan akses peningkatan SDM dan keahlian kerja secara digital bagi banyak anak muda pada masa pandemi dan pascapandemi, tapi juga menjadi program semi bansos yang dibutuhkan oleh para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
