Monday, 8 Rajab 1444 / 30 January 2023

Parlemen Loloskan Mosi Tidak Percaya untuk Mantan PM Australia

Rabu 30 Nov 2022 17:28 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Friska Yolandha

Perdana Menteri Australia Scott Morrison berkampanye di Sydney, Kamis, 5 Mei 2022. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Australia meloloskan mosi tidak percaya kepada Mantan Perdana Menteri Australia Scott Morrison dengan pengumpulan suara 89 banding 50.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison berkampanye di Sydney, Kamis, 5 Mei 2022. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Australia meloloskan mosi tidak percaya kepada Mantan Perdana Menteri Australia Scott Morrison dengan pengumpulan suara 89 banding 50.

Foto: Mick Tsikas/AAP Image via AP
Morrison gagal memberi tahu Australia tentang kekuasaan menteri tambahannya.

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA --  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Australia meloloskan mosi tidak percaya kepada Mantan Perdana Menteri Australia Scott Morrison dengan pengumpulan suara 89 banding 50. Mosi tidak percaya itu berhasil lolos karena Partai Buruh memegang mayoritas suara di DPR. 

Partai yang berkuasa ini juga yang mengajukan mosi tidak percaya untuk Morrison usai dia mengangkat dirinya sendiri ke lima posisi peran menteri antara Maret 2020 hingga Mei 2021. Melawan serangan itu, Morrison secara terbuka mengomentari kontroversi tersebut pertama kali pada Rabu (30/11/2022). 

Baca Juga

Menurut Morrison dalam pernyataan terbaru, dia memberi dirinya sendiri kekuatan menteri tambahan pada saat Australia berurusan dengan ketidakpastian dan tidak terprediksi yang ekstrem. Dia menegaskan, kritik itu dibuat dari keamanan dan ketenangan yang relatif di belakang.

“Saya bangga pada saat pencobaan ekstrem, pemerintah saya berdiri dan menghadapi jurang ketidakpastian yang dilihat negara kita dan paksaan dari pengganggu regional dan melihat Australia melewati badai,” kata Morrison kepada DPR mengacu pada China.

 

"Bangsa kita menghadapi tantangan terbesar yang pernah kita alami sejak Perang Dunia II: kekeringan, bencana alam, pandemi global, resesi global dan domestik, penyebab pandemi, dan Cina yang bangkit dan tegas berusaha memaksa Australia untuk tunduk,” ujar Morrison.

Isi mosi tidak percaya menyatakan, Morrison gagal memberi tahu Kabinet, Parlemen, dan rakyat Australia tentang kekuasaan menteri tambahannya. Dia dinilai telah merusak pemerintah yang bertanggung jawab dan mengikis kepercayaan publik pada demokrasi Australia.

Pemerintah yang dipilih pada Mei mengutip temuan penyelidikan atas perebutan kekuasaan luar biasa Morrison. Pensiunan Hakim Pengadilan Tinggi Virginia Bell dalam penyelidikannya merekomendasikan pekan lalu, perlu dibuat undang-undang untuk mewajibkan pemberitahuan publik tentang penunjukan menteri serta pembagian tanggung jawab menteri. Pemerintah memperkenalkan undang-undang tersebut ke DPR pada Rabu.

Morrison telah menempatkan dirinya jabatan tambahan di kementerian kesehatan, keuangan, perbendaharaan, urusan rumah tangga, dan sumber daya. Dia hanya menggunakan kekuatan itu sekali ketika membatalkan keputusan mantan Menteri Sumber Daya Keith Pitt untuk menyetujui proyek pengeboran gas kontroversial di lepas pantai utara Sydney yang akan merusak peluang pemilihan kembali pemerintahannya. 

“Keputusan yang saya buat pada PEP-11 adalah keputusan yang tepat,” kata Morrison.

 

sumber : AP
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA