Friday, 5 Rajab 1444 / 27 January 2023

Pendistribusian Donasi Bencana Jadi Salah Satu Modus Korupsi

Rabu 30 Nov 2022 17:15 WIB

Rep: Flori Sidebang/ Red: Indira Rezkisari

Sejumlah truk berisi bantuan untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur siap diberangkatkan, di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (28/11/2022). Pemkot Bandung menyalurkan bantuan dana dan barang senilai Rp 845 juta lebih kepada korban gempa di Kabupaten Cianjur. Dana tersebut berasal dari infaq dan sedekah para aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemkot Bandung. Bantuan itu diharapkan dapat membantu meringankan penderitaan masyarakat yang terkena musibah.

Sejumlah truk berisi bantuan untuk korban gempa di Kabupaten Cianjur siap diberangkatkan, di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (28/11/2022). Pemkot Bandung menyalurkan bantuan dana dan barang senilai Rp 845 juta lebih kepada korban gempa di Kabupaten Cianjur. Dana tersebut berasal dari infaq dan sedekah para aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemkot Bandung. Bantuan itu diharapkan dapat membantu meringankan penderitaan masyarakat yang terkena musibah.

Foto: Edi Yusuf/Republika
KPK mengingatkan agar pendistribusian bantuan dapat tepat sasaran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian terhadap pendistribusian donasi bagi para korban bencana. Sebab, penyaluran bantuan seperti ini kerap kali menjadi modus tindak pidana korupsi.

“Dari histori penanganan perkara oleh KPK, pengelolaan dana bantuan kebencanaan menjadi salah satu modus tindak pidana korupsi para pihak yang menyalahgunakan kewenangannya," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya H Harefa, dalam keterangan tertulis resminya di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Baca Juga

KPK pun mengingatkan agar pendistribusian bantuan dapat tepat sasaran dan tidak terjadi praktik-praktik tindak pidana korupsi. Salah satunya, yakni donasi untuk korban bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat.

Cahya mengatakan, melalui Kedeputian Koordinasi Supervisi serta Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK secara kontinyu akan melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Cianjur. Sehingga dapat memitigasi dan mencegah terjadinya risiko korupsi tersebut.

"Kami tidak ingin hal ini terjadi, oleh karena itu KPK juga memberikan atensi dalam pendistribusian donasi bencana Cianjur ini,” ujar Cahya.

Seperti diketahui, bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 telah mengguncang wilayah Cianjur dan sekitarnya pada 21 November 2022. Gempa ini telah merenggut ratusan korban jiwa dan mengakibatkan tanah longsor dan berbagai kerusakan bangunan lainnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA