Tuesday, 9 Rajab 1444 / 31 January 2023

Jokowi Perintahkan Pemerintah Banding Kekalahan Sengketa Nikel di WTO

Rabu 30 Nov 2022 15:19 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Agus raharjo

Presiden Joko Widodo menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022). Gerakan Nusantara Bersatu dari berbagai elemen relawan Jokowi itu untuk menyelaraskan persepsi barisan satu komando di bawah arahan Presiden Joko Widodo. Republika/Putra M. Akbar

Presiden Joko Widodo menghadiri acara Gerakan Nusantara Bersatu: Satu Komando Untuk Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11/2022). Gerakan Nusantara Bersatu dari berbagai elemen relawan Jokowi itu untuk menyelaraskan persepsi barisan satu komando di bawah arahan Presiden Joko Widodo. Republika/Putra M. Akbar

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Jokowi menyebut larangan ekspor nikel tingkatkan nilai dari Rp 20 T menjadi Rp 300 T.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah akan mengajukan banding setelah kalah dalam sengketa larangan ekspor bahan mentah nikel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya di peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional investasi tahun 2022, Rabu (30/11/2022).

“Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini digugat oleh Uni Eropa dibawa ke WTO kita kalah. Gak apa-apa kalah. Saya sampaikan ke menteri, banding,” ujar Jokowi, Rabu (30/11/2022).

Baca Juga

Ia menegaskan, pemerintah akan tetap melanjutkan larangannya untuk mengekspor bahan mentah nikel. Setelah nikel, pemerintah berencana untuk melarang ekspor mineral mentah lainnya, seperti bauksit.

“Terus saya sampaikan kepada menteri, terus. ‘Pak ini apakah?’ terus. Tidak boleh berhenti. Tidak hanya berhenti di nikel, tapi terus yang lain,” tegas Jokowi.

 

Jokowi ingin mineral mentah dapat diolah di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Ia mengaku memahami alasan Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor bahan mentah milik Indonesia.

Sebab, kata dia, kebijakan tersebut akan mengganggu pertumbuhan industri dan juga ekonomi Uni Eropa. “Setelah saya cek, kenapa sih Uni Eropa ini menggugat, ya benar, karena industrinya ternyata banyak di sini. Kalau dikerjain di sini, di sana akan ada pengangguran. Di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup,” jelas dia.

Namun, ia menegaskan Indonesia juga ingin menjadi negara maju dengan mulai melakukan hilirisasi industri. Sehingga bisa meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. Karena itu, Jokowi menegaskan tak akan mundur meskipun mengalami kekalahan di WTO.

“Kalau kita digugat saja kita takut, mundur, ga jadi, ya ga akan kita menjadi negara maju,” tegasnya.

Jokowi melanjutkan, larangan ekspor bahan mentah nikel selama ini telah meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia. Tujuh tahun yang lalu, kata dia, nilai ekspor nikel hanya mencapai 1,1 miliar dolar AS dalam setahun atau sekitar Rp 20 triliun.

Namun setelah dilakukannya hilirisasi industri dengan membangun industri smelter di dalam negeri, nilai ekspor nikel pada 2021 pun mengalami peningkatan menjadi 20,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 300 triliun. Selain itu, neraca perdagangan juga mengalami surplus selama 29 bulan terakhir.

“Dari Rp 20 T meloncat ke Rp 300 T lebih. 18 kali lipat kita hitung nilai tambahnya. Terus yang lain seperti apa, apa kita mau terus-teruskan ekspor bahan mentah. Ekspor bahan mentah endak,” kata Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta jajarannya agar menjalin kerja sama dengan investor baik asing maupun dalam negeri untuk membangun hilirisasi industri.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA